JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membongkar serangkaian permasalahan mendasar dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan riset mendalam, lembaga pengawas HAM tersebut menemukan berbagai kekurangan yang mencakup aspek manajemen penyelenggaraan, jaminan higienitas makanan, ketimpangan penyaluran, hingga pemenuhan hak-hak para tenaga kerja di lapangan.
Dominasi Terpusat BGN dan Ketimpangan Penyaluran Satuan Pelayanan
Riset komprehensif ini disusun melalui penelusuran pustaka serta pengamatan lapangan di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Proses penggalian data turut melibatkankaji ulang dokumen, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta wawancara langsung bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga Kementerian Dalam Negeri.
Dari hasil evaluasi tersebut, Komnas HAM menilai bahwa pola eksekusi di lapangan masih dibayangi kelemahan manajerial yang berpotensi memicu persoalan hak asasi.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing memaparkan gambaran umum hasil pemantauan tersebut dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Kamis (8/10).
"Program MBG memiliki itikad baik untuk pemenuhan hak atas pangan. Namun pelaksanaan menunjukkan berbagai celah tata kelola yang berdampak pada hak asasi manusia lainnya," kata Uli.
Salah satu poin kritis yang disoroti yakni kepemimpinan BGN yang dinilai terlampau dominan dari tahap perencanaan, penentuan titik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tahap operasional.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menjabarkan dampak dari sistem penyelenggaraan yang sangat tersentralisasi tersebut.
"BGN mendominasi rantai perencanaan, pelaksanaan, penetapan lokasi BGN, sehingga pengawasan standar gizi membuat tata kelola kurang transparan dan akuntabel," ujar dia.
Pola intruksi satu arah dari pusat ini membuat jajaran pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kerap kewalahan saat menjalankan program. Selain itu, penempatan SPPG belum selaras dengan peta kerawanan tengkes (stunting). Wilayah dengan angka stunting tergolong tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Pegunungan justru belum diimbangi dengan ketersediaan SPPG yang memadai.
Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya keterjangkauan pada kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di luar PAUD, di mana tingkat jangkauan balita non-PAUD baru berada di angka 32,24 persen.
Risiko Higienitas Pangan dan Problem Pengolahan Limbah
Pada aspek keamanan bahan pangan, Komnas HAM menemukan fakta masih maraknya fasilitas SPPG yang berproduksi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hasil peninjauan lapangan di Purwakarta, Jawa Barat, pada Mei 2026 mencatat sebanyak 43,12 persen SPPG belum memiliki kelengkapan dokumen sertifikasi sanitasi tersebut.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah pengelolaan limbah cair dan kebersihan lingkungan dapur operasional, di mana sebagian besar SPPG belum dilengkapi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi kaidah standar.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menekankan peranan vital ketersediaan IPAL dalam menjaga kualitas sajian MBG.
"IPAL ini penting karena ini menjaga sanitasi," ujarnya.
Meskipun dalam catatannya terdapat akumulasi 560 insiden terkait dinamika MBG, Uli menggarisbawahi bahwa deretan angka tersebut mengacu pada pembaruan data periode sebelumnya sehingga penafsirannya perlu disesuaikan dengan konteks kerangka waktu data.
Perlindungan Tenaga Kerja Dapur dan Status Relawan
Sorotan Komnas HAM turut mengarah pada jaminan kesejahteraan dan keselamatan bagi para juru masak serta petugas di SPPG. Status kerja mereka yang hingga kini mayoritas dilabeli sebagai relawan berdampak langsung pada tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menguraikan implikasi dari pengategorian status kerja tersebut.
"Pekerja SPPG maksimal 47 orang per dapur dilabeli sebagai relawan, berimplikasi pada kurangnya perlindungan hak ketenagakerjaan," kata Uli.
Beban kerja para petugas—yang didominasi kaum perempuan—tergolong berat karena harus memulai aktivitas sejak pukul 02.00 dini hari, sementara imbalan harian yang diterima berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Komnas HAM juga mencatat adanya aduan mengenai pekerja yang mengalami musibah saat bertugas namun tidak memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Atas dasar rangkaian temuan ini, Komnas HAM mengingatkan agar niat mulia pemenuhan hak pangan masyarakat tidak mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan HAM serta hak atas pekerjaan yang layak bagi para penggeraknya di lapangan.