JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto pada Kamis (5/11/2026). Vonis majelis hakim ini menetapkan bahwa Hery terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam pusaran perkara korupsi penerimaan suap yang berkaitan dengan tata kelola izin serta pengawasan usaha pertambangan nikel.
Amar Putusan Majelis Hakim dan Ketentuan Uang Pengganti
Sanksi pidana tersebut disampaikan secara langsung oleh Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati dalam gelaran persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Selain ganjaran kurungan badan, majelis hakim mengenakan pidana denda senilai Rp 300 juta beserta kewajiban uang pengganti miliaran rupiah.
Detail amar putusan hukum dibacakan oleh majelis hakim sewaktu memimpin persidangan.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ucap hakim ketua.
"Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Heri Susanto sejumlah Rp 300 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.
Apabila terdakwa lalai melunasi kewajiban denda dalam tenggat yang telah ditetapkan, mekanisme pelelangan atas kekayaan atau penghasilan terpidana bakal ditempuh untuk menutupi sanksi tersebut.
"Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," tutur hakim.
Di samping hukuman penjara dan denda, majelis hakim turut membebankan uang pengganti berjumlah Rp 3.875.000.000 (Rp 3,87 miliar) kepada Hery. Terkait pidana tambahan ini, aset bangunan berupa rumah kediaman Hery yang berlokasi di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dihitung sebagai bagian penutup pembayaran uang pengganti.
"Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ucap hakim.
"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara pidana penjara selama 3 tahun," imbuhnya.
Putusan Hakim Lebih Ringan Dibanding Tuntutan JPU
Hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim ini tercatat lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, tim JPU menuntut Hery dengan kurungan 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar.
Pada konstruksi perkara suap tata kelola pertambangan nikel sepanjang rentang periode 2021–2026 ini, Hery didakwa mengantongi gratifikasi atau suap mencapai Rp 4,85 miliar yang diwujudkan dalam pecahan uang tunai serta aset properti berupa rumah.
Pemberian dana tersebut dimaksudkan untuk merekayasa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI agar mencantumkan tuduhan malaadministrasi terhadap penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Selain itu, Hery juga didakwa memanipulasi LHP guna menyatakan bahwa penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River merupakan perbuatan malaadministrasi.
Konstruksi Aliran Dana dan Modus Penerimaan Suap
Berdasarkan fakta persidangan, aliran dana haram tersebut mengalir dari beberapa pihak korporasi tambang melalui perantara. Hery didakwa menerima Rp 675 juta dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Thosida Indonesia melalui Lukman Malanuang, yang diberikan melalui Edi Sukandi.
Selanjutnya, pengucuran uang Rp 200 juta bersumber dari Tjia Peng Tjoan alias Peng, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, melalui Lukman Malanuang.
Adapun dari pihak Agung Winarno, Hery didakwa memperoleh sertifikat kepemilikan satu unit rumah bernilai Rp 2,2 miliar di kawasan Pulo Gebang Permai, Jakarta, dana tunai Rp 1,2 miliar melalui Edi Sukandi, serta tambahan uang senilai Rp 525 juta. Terakhir, penerimaan dana sebesar Rp 50 juta berasal dari Muhammad Rozai, wakil PT Mitra Kumala Energi, yang diserahkan melalui Agung Winarno.