BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Selasa, 29 Sep 2026 01:36 WIB

Usulan Ambang Batas Parlemen 1% dari Delapan Partai Non-Parlemen

29 Sep 2026, 01:36 WIB 83x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
T
Taufik Pranata 83x dibaca · 2 menit baca
Foto: 8 partai non-parlemen mengusulkan ambang batas parlemen 1% dalam RUU Pemilu. (dok.istimewa)
Foto: 8 partai non-parlemen mengusulkan ambang batas parlemen 1% dalam RUU Pemilu. (dok.istimewa)

Jakarta - Sebuah koalisi yang terdiri dari delapan partai non-parlemen, yang dikenal dengan nama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), mengajukan usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 1 persen. Rencana ini tercantum dalam naskah akademik RUU Pemilu yang memiliki ketebalan 200 halaman dan akan diserahkan kepada DPR.

Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menyatakan, "Maka GKSR berpendapat parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah." GKSR terdiri dari Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

Perubahan Skema Verifikasi Partai

Selain itu, GKSR juga mengusulkan agar skema verifikasi untuk partai calon peserta pemilu diubah. Mereka menginginkan agar partai yang sudah memiliki kursi di parlemen tidak perlu melalui verifikasi administrasi maupun faktual di KPU. Said menjelaskan, "Untuk partai politik non-parlemen yang sudah pernah di-vermin (verifikasi administrasi) dan verfak (verifikasi faktual) di pemilu sebelumnya, maka cukup di-vermin saja. Dan partai politik yang baru mengikuti peserta pemilu, dilakukan vermin dan verfak."

Respon dari Partai Lain

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Beni Ramdani, berpendapat bahwa ambang batas parlemen seharusnya ditetapkan di bawah 4 persen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyatakan, "Sehingga 1 persen akan menjadi perjuangan GKSR untuk mudah-mudahan, ya, disetujui juga oleh partai-partai politik di DPR untuk ditetapkan sebagai parliamentary threshold di pemilu 2029."

Beni juga mengungkapkan bahwa partai-partai dalam GKSR telah dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, guna membahas usulan ini. Ia menghargai langkah Dasco yang tetap membuka ruang untuk mendiskusikan pandangan dari partai-partai non-parlemen, meskipun partai-partai parlemen telah mengusulkan ambang batas 5 persen.

"Kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco, menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR. Walaupun, ya, Pak Dasco juga mengatakan bahwa partai-partai parlemen sudah melakukan brainstorming yang kemudian mewacanakan 5 persen," tambah Beni. "Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi sebagai seorang negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, ya, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi."