Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mengajukan rencana untuk melakukan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari luar negeri. Dalam hal ini, DPR meminta agar KRL yang diimpor dapat dipastikan keamanannya.
KAI menilai bahwa langkah ini merupakan solusi sementara untuk mengatasi potensi krisis armada KRL di Jabodetabek yang diperkirakan akan terjadi antara tahun 2026 hingga 2029. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa armada KRL yang ada saat ini sudah berada pada usia kritis, di mana banyak di antaranya harus dipensiunkan atau dikonservasi karena faktor usia dan keselamatan.
"Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, 45 tahun ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue (kelelahan logam)," jelas Bobby saat rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (23/9/2026).
Proyeksi Kebutuhan KRL di Masa Depan
Bobby menambahkan bahwa hingga tahun 2031, KAI harus mengganti sedikitnya 87 trainset KRL. Pada tahun 2026, KAI memproyeksikan akan mengalami kekurangan hingga 22 trainset akibat keterlambatan pengiriman armada dan kebutuhan untuk mengkonservasi 13 trainset lama. Sementara itu, kapasitas produksi dari industri dalam negeri, PT INKA (Persero), saat ini belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut secara mendadak. Meskipun PT INKA terus berupaya meningkatkan kapasitasnya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mencapai 15-16 trainset per tahun, proses tersebut memerlukan waktu.
Oleh karena itu, Bobby berpendapat bahwa opsi untuk mengimpor KRL yang telah diperbarui (refurbishment) merupakan cara paling realistis untuk segera mengatasi kekurangan armada. "Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta-kereta yang tidak baru. Yang memang secara historis ini bagus, kemudian sudah melakukan refurbishment Pak, kayak pesawat-lah gitu," ungkapnya.
Respon dari Komisi VI DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memberikan tanggapan positif terhadap usulan tersebut. Dalam kesimpulan rapat, Andre menyatakan dukungannya terhadap langkah KAI. "Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," katanya.
Namun, Andre juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan PT INKA agar dapat bersaing. "Melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan (TRL) teknologi readiness level dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9 dalam kapasitas kualitas teknologi dan daya saing industri nasional," tambahnya.
Pentingnya Keamanan dan Kelaikan KRL
Rivqy Abdul Halim, anggota Komisi VI DPR dari PKB, turut menyoroti rencana impor KRL bekas pakai. Ia menekankan bahwa rangkaian kereta yang didatangkan harus aman dan layak digunakan. "Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (26/9).
Rivqy juga meminta agar pemerintah memperhatikan aspek keselamatan, kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur, dan sistem persinyalan. Ia menegaskan bahwa impor KRL tidak boleh melemahkan industri perkeretaapian nasional. "Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan," tambahnya.
Rivqy mencatat bahwa jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta per hari pada tahun ini. Ia berharap ada penambahan armada untuk mengakomodasi penumpang tanpa mengesampingkan keselamatan dan keamanan. "Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang," ujarnya.
Ia juga berharap KAI dapat menemukan solusi jangka panjang untuk mengatasi kepadatan penumpang KRL yang terus meningkat. Menurutnya, KRL Jabodetabek telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. "Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan," tegasnya.