Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, memberikan tanggapan terhadap usulan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang mengajukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 meningkat menjadi Rp 107 juta. Menurutnya, usulan ini akan memberikan beban berat kepada masyarakat.
Marwan menyatakan, "Pembiayaan yang mereka ajukan ini tentu memberatkan bagi masyarakat dan tidak memahami secara utuh mengenai keuangan haji, kemudian tidak memposisikan lembaga ini setara dengan lembaga yang ada di Saudi," saat dihubungi pada Kamis (20/8/2026). Ia meminta Kemenhaj untuk merasionalisasi kembali usulan BPIH tersebut, dan menegaskan bahwa angka Rp 107 juta pasti akan ditolak oleh Komisi VIII DPR.
Rasionalisasi Usulan BPIH
Marwan menekankan pentingnya rasionalisasi, agar usulan tersebut bisa diturunkan. "Maka pasti di Komisi VIII kita tidak menyetujui. Skema pembiayaan yang mereka buat itu, satu, tentang pembebanan nilai manfaat, skema 60/40, 60 bagi nilai manfaat, itu tidak mungkin. Pasti kita tidak memenuhi, karena itu juga tidak istitha'ah. Orang-orang tidak ada biaya tapi berangkat haji itu tidak istitha'ah," ujarnya.
Lebih lanjut, Marwan menegaskan bahwa pihaknya belum memberikan persetujuan terhadap usulan Kemenhaj dan akan menganalisis angka tersebut secara mendetail. "Umpamanya tawaran kita, kenapa naik dari Rp 87 juta menjadi Rp 107 juta? Oke, kita berdasarkan perubahan nilai tukar, dari Rp 15 ribu ke Rp 17 ribu sekian. Oke, kenaikannya 6%, kita kalikan aja 6%. Atau skemanya kita bahas satu per satu. Untuk pemondokan, konsumsi, transportasi, ya semua komponen pembiayaan kita bahas satu per satu," jelasnya.
Kenaikan yang Masih Rasional
Marwan berpendapat bahwa kenaikan BPIH yang rasional adalah menjadi Rp 92 juta. "Atau kita tadi langsung aja kita konversi aja 6%. Nah, kalau dikali 6% kenaikannya dengan Rp 87 juta itu hanya Rp 92 juta, dibanding yang mereka usulkan Rp 107 juta. Nah, artinya 92 juta itu berdasarkan perubahan untuk nilai tukar, itu masih rasional," tambahnya.
Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan BPIH untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 naik menjadi Rp 107 juta, sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh setiap jemaah sebesar Rp 42 juta. Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (19/8/2026). Irfan menjelaskan bahwa biaya yang dibayar oleh jemaah tersebut merupakan 40 persen dari total biaya BPIH.
"Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 107.304.172,02. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 42.936.068,81 atau sebesar 40%," ungkap Irfan dalam rapat tersebut.