BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:58 WIB
Berita Terkini Selasa, 15 Sep 2026 03:06 WIB

Usulan Pelarangan Total Vape Mendapat Dukungan dari DPR

15 Sep 2026, 03:06 WIB 76x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
G
Galih Lingga Pradipta 76x dibaca · 3 menit baca
Foto: Ilustrasi vape (Shutterstock)
Foto: Ilustrasi vape (Shutterstock)

Jakarta - Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, menyatakan persetujuannya terhadap usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menginginkan pelarangan total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden (perpres). Langkah ini dianggap sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya yang semakin meluas melalui produk tersebut. Sahroni berpendapat bahwa sudah saatnya negara mengambil tindakan tegas.

“Saya yakin Presiden Prabowo akan mempertimbangkan perpres untuk pelarangan total vape seperti yang tengah diharapkan BNN ini. Dorongan ini juga tentu bukan tanpa dasar,” ungkap Sahroni kepada wartawan pada Senin (14/9/2026).

Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Muda

Sahroni menekankan bahwa temuan terkait penyalahgunaan narkoba yang melibatkan vape sudah terlalu banyak dan semakin menyasar anak muda. Ia berpendapat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi negara untuk bertindak tegas.

“Temuan penyalahgunaan narkoba melalui vape sudah terlalu banyak dan semakin menyasar anak muda. Dengan data dan kasus yang ada, sudah seharusnya negara mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Apalagi ini juga sudah menjadi concern Presiden dari kemarin. Maka saya sangat mendukung jika Presiden nantinya mengambil langkah tegas untuk melarang vape,” jelasnya.

Urgensi Tindakan Sebelum Terlambat

Lebih lanjut, Sahroni optimis bahwa perhatian Presiden terhadap bahaya penyalahgunaan vape dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengambil tindakan. Ia menekankan pentingnya pencegahan sebelum modus penyalahgunaan ini semakin meluas.

“Situasinya sudah semakin mengkhawatirkan dan kalau dibiarkan bisa semakin sulit dibendung. Jangan tunggu korbannya bertambah banyak. Kalau memang vape sudah menjadi celah masuknya narkotika dan zat berbahaya, negara harus berani menutup celah itu demi melindungi generasi muda,” tegasnya.

Sebelumnya, BNN juga mendorong penguatan kebijakan terkait pengelolaan peredaran rokok elektrik atau vape, mengingat banyaknya temuan zat berbahaya dalam produk tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat yang diadakan pada Rabu (9/9) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.

BNN, yang diwakili oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Aldrin M.P. Hutabarat, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, BNN telah menyita sejumlah barang bukti yang mencakup 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja, serta 2,6 ton metamfitamina cair dan 800 kilogram ketamin HCL.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik melalui peraturan presiden sebagai salah satu opsi untuk mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.

Walaupun demikian, BNN menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam proses pembahasan bersama antar-kementerian dan lembaga. BNN akan menunggu hasil kajian yang dilakukan secara menyeluruh oleh semua pemangku kepentingan agar kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar bukti dan data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.