BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Senin, 02 Nov 2026 17:22 WIB

Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan

02 Nov 2026, 17:22 WIB 63x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
F
Fadil Ramadhan Akbar 63x dibaca · 2 menit baca
Foto: Dok. Kemensos
Foto: Dok. Kemensos

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengusulkan pembangunan empat lokasi Sekolah Rakyat yang akan bersifat permanen. Usulan ini terdiri dari dua lokasi yang terletak di Kabupaten Jayawijaya, serta satu lokasi masing-masing di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menjelaskan bahwa keempat lokasi yang diusulkan merupakan aset milik pemerintah provinsi. Setiap lahan memiliki luas sekitar 10 hektare dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. "Masing-masing kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (2/11/2026).

Proposal Disampaikan ke Kementerian Sosial

Ones Pahabol menyampaikan usulan tersebut saat menyerahkan proposal kepada Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kementerian Sosial. Ia menjelaskan bahwa keempat lahan yang diajukan sudah memiliki bangunan sekolah di atasnya, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik sudah memadai. Lokasi-lokasi tersebut juga terletak tidak jauh dari pusat kota, menjadikannya aman dan nyaman untuk digunakan.

Terkait dengan sertifikat lahan, Ones berjanji bahwa prosesnya akan selesai dalam waktu satu bulan. Agus Jabo kemudian berpesan agar kelengkapan administratif, terutama sertifikat lahan, dapat segera diusulkan. Ia menekankan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, semua syarat administratif dan lahan harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk akses yang memadai, lahan yang datar, serta ketersediaan fasilitas listrik dan pasokan air. Setelah itu, survei kelayakan lokasi akan segera dilakukan.

Optimisme dan Tantangan yang Dihadapi

Agus Jabo menegaskan, "Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean." Ia juga menyarankan agar Pemprov Papua Pegunungan mengeluarkan lahan yang sudah ada bangunan sekolah dari sertifikat lahan yang akan dibuat, agar proses pembersihan lahan dan administrasinya lebih mudah ke depannya.

Optimisme Pemprov Papua Pegunungan dalam mengajukan empat lokasi pembangunan Sekolah Rakyat patut diapresiasi. Namun, Jauhari dari sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat mengingatkan bahwa proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, Ones juga mengungkapkan bahwa warganya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih akibat kekeringan, dan meminta bantuan untuk pengadaan sumur di berbagai titik di delapan kabupaten di bawah naungan Pemprov Papua Pegunungan. Agus Jabo pun menyanggupi permintaan tersebut dan meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk melakukan asesmen di lapangan.

Masryani menyatakan akan berkomunikasi dengan BNPB untuk membantu mengatasi masalah tersebut.