Jakarta - Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, meminta pemerintah untuk menaikkan indeks bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia berpendapat bahwa jumlah bantuan yang ada saat ini masih belum mencukupi, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi prasejahtera. "Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ungkap Purnamasidi kepada wartawan pada Jumat (11/9/2026).
Data Biaya Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, rata-rata biaya pendidikan per siswa per tahun adalah sekitar Rp 4,56 juta untuk tingkat SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK. Bantuan PIP saat ini hanya mampu menutupi sebagian dari total biaya tersebut.
Purnamasidi menekankan bahwa peningkatan manfaat dari PIP merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi setiap anak. Ia berpendapat bahwa penyesuaian nilai bantuan PIP adalah langkah penting untuk meringankan beban keluarga yang menerima bantuan tersebut. "Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas," jelasnya.
Anggaran Perlindungan Sosial dan Target PIP 2027
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengungkapkan total anggaran untuk Perlindungan Sosial (Pelinsos) tahun 2027 yang mencapai Rp 549,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan untuk pendidikan. Anggaran Pelinsos 2027 mengalami kenaikan sekitar 8,2 persen dibandingkan dengan Rp 508,2 triliun pada tahun sebelumnya.
"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat)," jelas Airlangga dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang disiarkan di YouTube Kementerian Keuangan RI pada Jumat (14/8).
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah termasuk dalam bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan layanan pendidikan. Target penerima PIP pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah ditujukan untuk 1,1 juta siswa. Airlangga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dari Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang dilakukan oleh BPS, yang akan menjadi dasar pembaruan untuk produk domestik bruto (PDB) ke depan.
"Sensus Ekonomi 2026 ini juga akan memasukkan sektor pertanian untuk pertama kalinya dalam integrasi terhadap sensus perekonomian," tambahnya.