Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengemukakan bahwa model presidential threshold yang mengharuskan pasangan calon presiden didukung oleh minimal dua fraksi di DPR merupakan langkah yang ideal. Dengan penerapan model ini, diharapkan jumlah pasangan calon presiden tidak akan terlalu banyak.
"Kalau sekarang wacana yang berkembang kemudian dibatasi dua fraksi minimal dan maksimal tiga fraksi, itu saya kira ini sebuah konsep yang dianggap ideal untuk bisa memberikan batasan supaya calon presiden tidak terlalu banyak," ungkap Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).
Usulan Moderat untuk Pemilihan Presiden
Herman menilai bahwa usulan ini cukup moderat, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan DPR. "Saya kira moderat keputusan itu ya. Meski keputusan sebenarnya kan nanti akan diputuskan di DPR. Setelah tentu juga nanti kita akan melakukan pendalaman dengan para ahli, para praktisi, dan pengamat pemilu, apa sebaiknya yang harus dilakukan," jelasnya.
Kesepakatan dan Dukungan Fraksi
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa semua pendapat terkait pemilihan presiden harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jika nantinya disepakati bahwa dukungan minimal berasal dari dua fraksi untuk pengusungan calon presiden, Partai Demokrat siap mematuhi aturan tersebut.
"Nah, kalau dibatasin dua fraksi, minimalnya paling tidak ada tiga kandidat atau empat kandidat yang lebih mengerucut misalkan," kata Herman. "Ini keputusan yang nanti sesungguhnya akan dibawa kepada pelaksanaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau kemudian nanti disepakati itu, ya Demokrat ikut," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima masukan mengenai presidential threshold. Paloh menyebut bahwa masukan tersebut berkaitan dengan model dukungan yang mengharuskan pasangan calon presiden didukung oleh minimal dua fraksi di DPR.
"Saya mendengar ada masukan yang jelas, bahwasanya pergantiannya model daripada dukungan pada presiden itu adalah berdasarkan dukungan sedikit-dikitnya dua fraksi," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/9).
Paloh menilai masukan ini sejalan dengan aturan presidential threshold sebelum adanya perubahan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, ia tidak mempermasalahkan masukan tersebut. "Menurut saya, itu baik, sama saja sebenarnya. Dua fraksi kalau parliamentary threshold-nya tinggi, kan suaranya tinggi juga kan ya," ungkapnya.