BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:17 WIB
Berita Terkini Kamis, 17 Sep 2026 13:57 WIB

Usut Dugaan Jual Beli Kuota Mandiri Unsoed: KPK Cecar Tiga Wakil Rektor dan Telusuri Peran Pengepul

17 Sep 2026, 13:57 WIB 70x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 70x dibaca · 3 menit baca
Juru Bicara atau Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Juru Bicara atau Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Purwokerto – Penyelidikan dugaan praktik rasuah dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur seleksi mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto kian bergulir tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut alur 'titip-menitip' kursi kuliah yang disinyalir melibatkan pimpinan perguruan tinggi hingga perantara di luar lingkungan kampus.

Pemeriksaan Pimpinan Kampus dan Para Dosen

Sebagai bagian dari upaya membongkar kasus ini, penyidik lembaga antirasuah mencerca jajaran pejabat teras kampus. Pemeriksaan terhadap tiga wakil rektor serta sejumlah dosen Unsoed digelar di Mapolresta Banyumas pada Selasa (15/9/2026). Langkah ini diambil untuk membedah secara menyeluruh tata cara dan prosedur seleksi mahasiswa baru, terutama pada kuota jalur mandiri.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (17/9/2026) membenarkan pergerakan tim penyidik di lapangan tersebut.

"Ini didalami berkaitan dengan hasil temuan rangkaian kegiatan penggeledahan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dipetik Kamis (17/9/2026).

Pemeriksaan marathon ini difokuskan guna menggali informasi utuh seputar mekanisme penerimaan mahasiswa baru.

"Ini untuk mengonfirmasi dan mendapatkan keterangan yang utuh bagaimana proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur mandiri, termasuk soal dugaan titipan-titipan,” tambahnya.

Daftar pejabat internal yang dimintai kesaksian mencakup Wakil Rektor Bidang Akademik Noor Farid, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Kuat Puji Prayitno, serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Waluyo Handoko. Tak berhenti di situ, tim penyidik turut menginterogasi Guru Besar Ilmu Filsafat Komunikasi FISIP Nana Sutikna, bersama tiga dosen aktif yakni Mochamad Sugiyarto dari Fakultas Peternakan, Weda Kupita dari Fakultas Hukum, dan Untung Gunarto dari Fakultas Kedokteran.

Selain menggali keterangan, pemeriksaan para pejabat tersebut bertujuan untuk memadukan berbagai barang bukti penting yang telah disita sebelumnya.

“Ini juga mengonfirmasi dokumen ataupun barang bukti elektronik yang didapatkan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan. Sehingga keterangan dari para Wakil Rektor ini yang diduga dengan kapasitasnya mengetahui proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru tersebut,” jelas Budi.

Ragam Modus Transaksional dan Kehadiran 'Pengepul'

Dari hasil penelusuran sementara, KPK mengendus adanya permainan uang yang amat variatif dalam proses seleksi mandiri ini. Skema transaksi yang dipraktikkan para oknum disinyalir mulai dari tawar-menawar tarif kuota, penarikan uang licin sebelum tes digelar, hingga pelunasan 'mahar' setelah nama calon mahasiswa dinyatakan lolos.

Budi membeberkan bahwa praktik culas ini bahkan melibatkan pihak perantara atau pengepul yang menghubungkan calon mahasiswa dengan oknum di internal Unsoed.

“Terlebih kalau kita melihat kembali konstruksi perkaranya, ini beragam modus yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan Unsoed. Ada yang penerimaannya dilakukan di awal, di akhir atau pasca pengumuman, dan ada juga di klaster yang proses negosiasi itu dilakukan, bahkan ada pihak yang berperan sebagai pengepul, perantara antara pihak-pihak calon mahasiswa kepada oknum di internal Unsoed,” sambungnya.

Penyidikan Meluas ke Birokrasi Pemda dan Sekolah

Pengusutan perkara ini dipastikan tidak akan mandek di benteng akademis Unsoed saja. KPK menegaskan bakal mengusut tuntas seluruh rantai persekongkolan yang disinyalir menjangkau sekolah menengah atas hingga jajaran birokrasi di pemerintah daerah.

“Ya, ini semuanya kami dalami, sehingga dalam pememeriksaannya tidak hanya pihak-pihak dari Unsoed saja, tapi juga pihak-pihak lain ya, dari SMA, gitu kan," tuturnya.

Keseriusan KPK dalam membongkar jaringan ini juga ditunjukkan lewat tindakan penggeledahan di instansi pemerintahan lokal sebelumnya.

"Bahkan juga penggeledahan sebelumnya juga kami lakukan di ruangan Sekda Banyumas, karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses mekanisme penitipan mahasiswa dalam sistem penerimaan mahasiswa baru tersebut,” pungkas Budi.