BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:49 WIB
Berita Terkini Jumat, 16 Okt 2026 01:00 WIB

Wakil Menteri Sekretaris Negara Dorong Kemenkum untuk Tinjau Regulasi yang Menghambat Program Presiden

16 Okt 2026, 01:00 WIB 494x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
R
Rizky Ananta 494x dibaca · 2 menit baca
Foto: Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (Adrial Akbar/detikcom)
Foto: Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (Adrial Akbar/detikcom)

Jakarta - Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, mengajak Kementerian Hukum untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat mengganggu pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan pentingnya penyesuaian aturan agar program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif.

"Mohon bantuan Pak Menteri Hukum dan jajarannya untuk membuat kajian. Akhir-akhir ini, peraturan perundang-undangan mana yang kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," ungkap Bambang dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum yang berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pentingnya Identifikasi Hambatan

Bambang menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mencari tahu hambatan-hambatan yang ada untuk memaksimalkan sisa waktu pemerintahan saat ini. Dia mengingatkan bahwa meskipun hambatan tersebut tampak kecil, program bisa terhambat jika regulasi yang mendasarinya tidak sejalan.

"Jangan sampai kemudian itu enggak jalan gara-gara ada aturan yang menghambat," tegasnya.

Regulasi sebagai Alat Pembangunan

Menurut Bambang, regulasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan manfaat dalam pembangunan, bukan justru menambah beban birokrasi. "Regulasi bukan tujuan pembangunan. Regulasi adalah instrumen untuk menghasilkan manfaat pembangunan," jelasnya.

Dia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada untuk memastikan apakah masih relevan, efektif, dan sejalan dengan kebijakan nasional yang berlaku. "Evaluasi harus menghasilkan tindakan korektif yang memiliki pertanggungjawaban dan jadwal penyelesaian, bukan hanya rekomendasi di atas kertas," tuturnya.