BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Senin, 31 Agt 2026 19:59 WIB

Wamendagri Wiyagus Ajak Pemanfaatan IMM untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

31 Agt 2026, 19:59 WIB 110x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
R
Reyhan Arifin 110x dibaca · 2 menit baca
Foto: Kemendagri
Foto: Kemendagri

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mendorong agar Indeks Modal Manusia (IMM) digunakan sebagai alat dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkecil kesenjangan hasil pembangunan antar daerah.

“IMM ini sangat strategis dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkap Wiyagus dalam keterangannya pada Senin, 31 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Angka Indeks Modal Manusia (IMM) Tahun 2025 dan Pedoman Penghitungan IMM di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

Dimensi Pengukuran IMM

Wiyagus menjelaskan bahwa IMM mengukur potensi produktivitas manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk SDM yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing. “Penyelenggaraan peluncuran angka IMM dan buku pedoman perhitungan IMM ini akan menjadi momentum yang sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat data yang berbasis bukti, dan mengintegrasikan antara IMM secara ketat ke dalam dokumen perencanaan daerah,” tambahnya.

Integrasi IMM dalam Perencanaan

Wiyagus menekankan pentingnya integrasi IMM dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga penganggaran dan evaluasi. Dengan cara ini, hasil pengukuran IMM dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas intervensi pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IMM harus dilakukan secara berkelanjutan sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, penguatan kualitas pendidikan tidak hanya perlu diukur dari lama sekolah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pembelajaran. Aspek kesehatan juga perlu diperkuat sejak awal untuk mendukung produktivitas manusia di masa depan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, mengawasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperkuat tata kelola kelembagaan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Wiyagus menekankan bahwa kebijakan pembangunan manusia harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Ia berharap pendekatan yang tepat dan berbasis kondisi lokal dapat mempersempit kesenjangan serta memperkuat fondasi SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Mari kita jadikan IMM ini sebagai kompas, sebagai penentu arah dalam berlayar menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.