SURABAYA - Sebanyak 3.283 warga Surabaya mengungkapkan keluhan terkait ketidaksesuaian antara pencatatan data desil dan kondisi ekonomi yang mereka alami. Keluhan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, kelurahan, kecamatan, serta hotline Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Pembaruan Data Sosial dan Ekonomi
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan dan memperbarui data secara mandiri melalui situs dtsen-form.bps.go.id.
“Kami menerima laporan melalui beberapa kanal, baik langsung kepada kami, melalui kelurahan, kecamatan, maupun hotline Wali Kota Eri Cahyadi,” kata Antiek pada Sabtu (5/9/2026).
Tindak Lanjut Laporan dan Verifikasi Data
Antiek menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima tidak hanya ditampung, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan. Tim survei akan diterjunkan untuk memastikan bahwa kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat. “Tim survei kami langsung ke lapangan, dan ada yang bekerja sama dengan pihak kelurahan yang juga menerima keluhan,” tambahnya.
Berdasarkan hasil verifikasi, jika ditemukan ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi riil masyarakat, Dinsos akan mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat. “Hingga saat ini (September), kami telah menerima sekitar 3.283 laporan. Keluhan ini kemudian kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat,” jelasnya.
Antiek menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah posisi desil masyarakat, tetapi Dinsos Surabaya dapat melakukan verifikasi kondisi warga dan mengusulkan perubahan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. “Dinsos hanya mengusulkan perubahan, kami tidak bisa mengubah desil,” terangnya.
Data desil yang digunakan berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga 24 Agustus 2026, Dinsos menerima data yang mencakup masyarakat dalam desil 1 hingga 5. “Kami menerima data desil 1 sampai 5,” ungkapnya. Data desil ini menjadi dasar dalam penyaluran berbagai intervensi atau bantuan dari pemerintah, di mana untuk bantuan sosial dari Kemensos ditujukan kepada desil 1 hingga 4, sedangkan penerima BPJS PBI mencakup desil 1 hingga 5.
Antiek juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemadanan data desil dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Langkah ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara data administratif dengan kondisi masyarakat di lapangan. “Kami di pemerintah kota juga memiliki data kemiskinan yang melalui beberapa indikator, baik untuk data miskin maupun pra-miskin,” paparnya.
Menurutnya, pemadanan data ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima intervensi benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. “Setelah kami mendapatkan data dari pusat, kami akan memadukan dengan data kemiskinan yang ada di Kota Surabaya,” tuturnya.
Setelah pemadanan dilakukan, Dinsos Surabaya bersama jajaran kelurahan akan melakukan pengecekan langsung terhadap warga berdasarkan nama dan alamat. “Kami ingin memastikan apakah mereka benar-benar sejahtera. Jika sejahtera, kami akan mengusulkan untuk mengeluarkan mereka dari desil 1-5 melalui pemerintah pusat,” ujarnya. Sebaliknya, jika ditemukan masyarakat yang berada pada desil 6 hingga 10, namun berdasarkan data kemiskinan Pemkot Surabaya tergolong miskin atau pra-miskin, Dinsos juga akan melakukan pengecekan lapangan untuk mengusulkan kembali bahwa kondisi mereka tidak sesuai dengan data yang ada.