BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:24 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Selasa, 03 Nov 2026 05:26 WIB

Penyelidikan Imigrasi Terkait Dugaan Perkawinan Pesanan WNA China di Lampung

03 Nov 2026, 05:26 WIB 79x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
R
Rizky Ananta 79x dibaca · 3 menit baca
Imigrasi Lampung mendalami dugaan kawin pesanan empat WNA China dengan dua perempuan Indonesia. Ada indikasi transaksi uang, perantara, dan rencana keberangkatan ke China serta potensi TPPO.(KANWIL DITJEN IMIGRASI LAMPUNG )
Imigrasi Lampung mendalami dugaan kawin pesanan empat WNA China dengan dua perempuan Indonesia. Ada indikasi transaksi uang, perantara, dan rencana keberangkatan ke China serta potensi TPPO.(KANWIL DITJEN IMIGRASI LAMPUNG )

LAMPUNG – Imigrasi Lampung tengah mendalami dugaan praktik kawin pesanan yang melibatkan empat warga negara asing (WNA) asal China dan dua perempuan Indonesia di Kabupaten Pesawaran. Temuan awal menunjukkan bahwa kasus ini lebih kompleks daripada sekadar hubungan perkawinan lintas negara, dengan indikasi adanya perantara, transaksi uang, dan rencana keberangkatan perempuan Indonesia ke China.

Temuan ini mendorong Imigrasi untuk menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama terkait potensi eksploitasi perempuan dalam konteks perkawinan yang diduga melibatkan transaksi komersial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administrasi keimigrasian. Dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan potensi eksploitasi dalam penanganan kasus ini.

Pemeriksaan Terhadap Enam Orang

Pemeriksaan dilakukan terhadap enam orang antara 29 hingga 31 Oktober 2026. Mereka terdiri dari dua perempuan WNI berinisial MS (21) dan STP (19), serta empat WNA China berinisial SD (39), DC (33), YH (37), dan ZH (32). Kasus ini berawal dari operasi intelijen keimigrasian yang dilakukan pada 27 Oktober 2026, di mana Imigrasi menemukan indikasi awal dan berkoordinasi dengan Polres Pesawaran untuk melakukan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Dalam pemeriksaan awal, petugas menyelidiki pola perkenalan antara WNA China dan perempuan Indonesia yang diduga difasilitasi oleh perantara. Penyidik juga menelusuri dugaan adanya pemberian uang atau barang dalam konteks perkawinan secara agama atau siri. Dugaan transaksi ini menjadi fokus untuk menentukan apakah hubungan tersebut murni berdasarkan kesepakatan pribadi atau memiliki tujuan komersial yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

Analisis Komunikasi Digital

Selain proses perkenalan dan perkawinan, Imigrasi juga menelusuri komunikasi antara pihak-pihak terkait serta rencana keberangkatan perempuan WNI ke China. Bukti komunikasi digital sedang dianalisis untuk mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya jaringan perantara yang mengatur praktik kawin pesanan tersebut. Petugas juga menyelidiki indikasi penghapusan komunikasi digital yang diduga terkait dengan aktivitas para pihak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Taufiq Hidayat, menyatakan bahwa pemeriksaan awal menunjukkan adanya pola perjodohan yang melibatkan perantara dengan dugaan imbalan uang atau barang. Ia menekankan bahwa dugaan praktik kawin pesanan yang melibatkan transaksi komersial dan berpotensi mengarah pada eksploitasi perempuan adalah masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Dari hasil pemeriksaan keimigrasian, diketahui bahwa keempat WNA China tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan indeks C1. Imigrasi kini sedang memverifikasi kesesuaian maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia. Jika terbukti ada pelanggaran, Imigrasi akan menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Taufiq menegaskan bahwa semua pihak yang diperiksa harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah, karena keterangan dan bukti yang ada masih dalam proses pendalaman. Imigrasi juga menekankan bahwa indikasi awal yang ditemukan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana perdagangan orang. Jika ditemukan dugaan tindak pidana di luar kewenangan keimigrasian, penanganannya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Imigrasi Lampung mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran perkawinan dengan WNA yang disertai imbalan uang atau barang yang tidak wajar. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tawaran melalui perantara, janji pekerjaan, atau rencana keberangkatan ke luar negeri yang tidak jelas. Kewaspadaan ini penting agar masyarakat, terutama perempuan, tidak terjebak dalam hubungan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau praktik eksploitasi.