DENPASAR – Antara tanggal 26 hingga 30 Oktober 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai melakukan deportasi terhadap tujuh warga negara asing (WNA) yang terbukti melanggar sejumlah aturan keimigrasian. Mereka diduga menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah, menyalahgunakan izin tinggal, serta melanggar kewajiban administratif dan overstay.
Salah satu kasus yang menonjol adalah seorang pria asal India berinisial SP, yang berusaha menggunakan paspor palsu saat hendak melewati pemeriksaan imigrasi. SP merencanakan perjalanan ke Manila, Filipina, pada Rabu dini hari, 14 Oktober 2026. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan bahwa SP memiliki paspor India lainnya dengan identitas yang berbeda. Ditemukan pula indikasi bahwa ia telah memodifikasi halaman biodata pada salah satu paspornya. Akhirnya, SP dideportasi pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Pelanggaran Lain yang Ditemukan
Selain SP, terdapat juga WNA lainnya yang dideportasi, seperti IP, seorang warga Rusia yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai Remote Worker. Dia dideportasi setelah terungkap bahwa ia menyalahgunakan izin tinggal dengan terlibat dalam kegiatan prostitusi. Sementara itu, seorang WNA asal Australia berinisial CJD juga dideportasi karena tidak memenuhi kewajiban administratif, yakni tidak melaporkan perubahan pada paspor dan izin tinggal, sedangkan paspor lamanya sudah kedaluwarsa. Empat orang asing lainnya dipulangkan paksa karena tinggal lebih lama dari izin yang diberikan (overstay).
Peningkatan Pengawasan Keimigrasian
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian akan terus diperketat untuk mendeteksi pelanggaran dan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku. “Berbagai pelanggaran yang kami temukan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA terhadap izin tinggalnya, tetapi juga mencakup keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum, petugas Imigrasi juga melakukan penggerebekan di dua lokasi di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, pada 29 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, 21 WNA yang berasal dari Vietnam, Myanmar, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diamankan karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam perjudian daring internasional. Mereka diketahui beroperasi di situs judi online dengan transaksi keuangan melalui platform digital seperti Alipay dan WeChat Pay.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian akan dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua WNA di Indonesia mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku. “Kami tidak mentoleransi penyalahgunaan izin tinggal, terutama yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana seperti perjudian online,” tegasnya.