MATARAM, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat lonjakan signifikan dalam pengajuan sanggahan mengenai status desil Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sekitar 68.000 kepala keluarga (KK) mengajukan koreksi data untuk memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, menjelaskan bahwa dari total sekitar 147.000 KK yang terdaftar dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagian besar warga memanfaatkan mekanisme sanggahan yang ada.
"Kalau yang di Perlinsos jumlahnya hampir 68.000 KK yang mengajukan sanggahan dari total 147.000 KK di Mataram. Sedangkan yang melalui form DTSEN di kelurahan melalui operator SIKS-NG, jumlahnya sekitar 7.000-an," katanya pada Sabtu (3/10/2026).
Penyebab Lonjakan Sanggahan
Muzakkir mengungkapkan bahwa tingginya angka pengajuan sanggahan disebabkan oleh dinamika perubahan data sosial ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan beberapa warga berpindah ke kategori desil yang lebih tinggi, seperti desil 6 atau 7, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Mekanisme Pembaruan Data
Muzakkir menjelaskan bahwa proses pembaruan data melalui mekanisme sanggahan di aplikasi Perlinsos lebih cepat dibandingkan pengajuan melalui form DTSEN di tingkat kelurahan yang memerlukan waktu hingga sekitar tiga bulan. Dengan sistem digital Perlinsos, warga dapat melakukan koreksi data secara mandiri dengan mengisi informasi terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi mereka.
Menurut Dinsos, sistem Perlinsos memungkinkan warga untuk mengisi data secara langsung dan mengklaim kondisi riil yang mereka alami. Contohnya, ketika warga menyatakan tidak memiliki aset seperti tanah, kendaraan, atau perhiasan, maka sistem dapat secara otomatis menyesuaikan status desil mereka. "Proses konfirmasinya sangat cepat jika melakukan sanggahan mandiri," jelasnya.
Dengan adanya mekanisme ini, perubahan status dari kategori tidak layak menjadi berpotensi layak, atau masuk dalam desil 1–5, dapat terjadi lebih cepat dibandingkan jalur manual.
Tujuan Pengajuan Sanggahan
Dinsos Kota Mataram menegaskan bahwa pengajuan sanggahan tidak selalu bertujuan untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Beberapa warga justru mengajukan pembaruan data karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan. Warga yang berada dalam kategori desil 1 bahkan mengajukan perubahan secara mandiri karena merasa sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi memerlukan bantuan dari pemerintah.
Untuk memastikan akurasi data, seluruh proses dalam sistem Perlinsos telah terhubung dengan Sistem Penguatan Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini memungkinkan verifikasi silang otomatis dengan berbagai instansi terkait. "Jadi hak warga menyanggah sesuai kondisi aslinya, dan sistem yang akan memvalidasi secara otomatis," tutupnya.