LAMPUNG - Pada malam hari Sabtu (29/8/2026), sejumlah petani, agen gabah, pengusaha penggilingan padi, dan sopir truk berkumpul di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap penyekatan kendaraan yang mengangkut gabah yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut gabah telah berlangsung sejak malam Jumat (28/8/2026) hingga pagi hari Sabtu (29/8/2026).
Dalam proses pengawasan tersebut, petugas menemukan sebuah truk besar yang membawa sekitar 25 ton gabah dari Mesuji dengan tujuan Karawang, Jawa Barat. Kendaraan tersebut kemudian diminta untuk putar balik karena tidak memiliki dokumen yang diperlukan.
Pernyataan Perwakilan Pengusaha
Tommy Gunawan, perwakilan dari Persatuan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung, mengonfirmasi adanya penyekatan tersebut. "Iya benar (ada penyekatan), kami juga ikut berada di lokasi, Bang," ungkapnya saat dihubungi pada Minggu (30/8/2026) malam. Ia menjelaskan bahwa pengawasan distribusi gabah di Bakauheni berdasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2026, yang bertujuan untuk mengendalikan distribusi gabah keluar dari Provinsi Lampung demi menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga.
Keberatan dari Pelaku Usaha
Namun, kebijakan pemeriksaan ini menuai protes dari para pelaku usaha yang bergantung pada distribusi gabah antar daerah. Tommy menambahkan bahwa permasalahan ini sebenarnya berkaitan dengan tata niaga. "Karena di luar kota itu apa namanya, harganya lebih tinggi, mereka jual ke luar kota," jelasnya. Ia berharap agar masalah ini segera diselesaikan dan pemerintah provinsi lebih memperhatikan nasib para petani. "Peran pemerintah tuh harus lebih terasa lah ke petani, ke pengusaha juga," tuturnya.
Kompas.com mencoba menghubungi Kasat Pol PP Provinsi Lampung, M Firsada, untuk mendapatkan tanggapan mengenai penyekatan dan putar balik angkutan gabah tersebut, namun belum mendapatkan respons.