Profesor Rovshan Ibrahimov dari Departemen Hubungan Internasional Webster University menilai bahwa restrukturisasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit. Ibrahimov menyatakan bahwa langkah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Prabowonomics dan Danantara Indonesia
Pernyataan tersebut disampaikan dalam analisis yang dimuat oleh The Telegraph, di mana Ibrahimov membahas kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai “Prabowonomics”, terutama melalui pembentukan Danantara Indonesia. Ia menyebutkan bahwa untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tindakan yang tegas.
Ibrahimov menjelaskan bahwa restrukturisasi BUMN yang telah ada selama puluhan tahun memerlukan keberanian untuk menghadapi berbagai kepentingan yang telah terjalin. Ia membandingkan langkah Prabowo dengan kondisi politik di negara-negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, di mana pemerintah sering kali kesulitan dalam memangkas struktur negara atau mengambil keputusan yang mungkin menimbulkan resistensi.
Skala Restrukturisasi dan Tantangan
Ibrahimov juga membahas skala restrukturisasi BUMN yang berada di bawah Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan adanya sekitar 300 hingga 400 entitas, namun setelah dilakukan pemetaan, jumlahnya ternyata mencapai 1.074 entitas. Ia menilai bahwa struktur ini berkembang melalui pembentukan anak perusahaan dan entitas turunan yang membuat lapisan organisasi semakin kompleks, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan pemborosan.
Hingga Agustus 2026, Danantara telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Target yang ditetapkan oleh Prabowo adalah melakukan restrukturisasi terhadap 300 entitas hingga akhir tahun. Ibrahimov juga mencatat kritik terhadap Danantara yang dianggap memiliki kekuasaan ekonomi yang besar dan berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mandat Danantara lebih luas dibandingkan dengan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berfokus pada investasi dan keuntungan jangka panjang. Danantara diarahkan untuk menggunakan dividen dan aset BUMN guna mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk peningkatan pengolahan bahan mentah dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan.
Ibrahimov menekankan bahwa inti dari Prabowonomics adalah keyakinan bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah untuk kesejahteraan rakyat. Ia membandingkan model Danantara dengan pengalaman negara-negara Asia lainnya yang memanfaatkan peran negara untuk mendorong industrialisasi, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Ia memberikan contoh Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee, yang menggunakan rencana pembangunan ekonomi dan dukungan negara untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi besar. Ibrahimov berpendapat bahwa mandat luas Danantara tidak bisa dianggap sebagai penyimpangan dari fungsi sovereign wealth fund.
“Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Danantara merupakan instrumen untuk menggerakkan aset negara demi meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Ibrahimov menilai kebijakan Prabowo menunjukkan bahwa perubahan besar memerlukan keberanian untuk mengambil risiko dan membuat pilihan sulit, yang bisa menjadi pelajaran bagi pemimpin politik di negara-negara Barat.