BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Selasa, 18 Agt 2026 18:55 WIB

Aturan Ojek Online Diperluas, Pengantaran Barang dan Makanan Akan Diatur

18 Agt 2026, 18:55 WIB 98x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
B
Bima Mandala Sakti 98x dibaca · 2 menit baca
Foto: Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memperluas regulasi ojek online (ojol) dengan memasukkan layanan pengantaran barang dan makanan dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ekosistem transportasi digital. Dengan adanya perluasan ini, pengaturan ojol tidak hanya terbatas pada transportasi penumpang, tetapi juga mencakup pengemudi, aplikator, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta merchant.

Kesepahaman dalam Pengaturan

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian kewenangan dalam pengaturan ekosistem ojol. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepahaman dan kesepakatan terkait pembagian kewenangannya," ungkap Maman saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta.

Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM akan bertanggung jawab dalam mengelola pengemudi ojol. Dalam proses finalisasi kebijakan, kementerian akan mengumpulkan aspirasi dari komunitas dan asosiasi ojol serta perusahaan aplikator. "Kami akan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas asosiasi ojol dan juga aplikator," tambahnya.

Pentingnya Pengaturan Layanan Pengantaran

Menurut Maman, perluasan aturan ini juga mencakup layanan pengantaran barang. Pemerintah menilai bahwa layanan tersebut memiliki ekosistem yang luas dan memerlukan pengaturan untuk melindungi kepentingan semua pelaku di dalamnya. "Ini salah satu dasar pertimbangannya," jelas Maman.

Kementerian UMKM berencana untuk segera mengadakan pertemuan dengan berbagai asosiasi dan komunitas ojol serta aplikator. Pertemuan ini bertujuan untuk menyerap masukan dan memfinalisasi ketentuan yang menjadi tanggung jawab kementerian. Maman menekankan bahwa pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan pendapatan pengemudi dari menarik penumpang, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki sumber pendapatan lain melalui usaha. "Tujuannya adalah bagaimana ojol bisa tumbuh dan sejahtera," ujarnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan UMKM dan merchant yang berjualan melalui ekosistem transportasi online. Maman berharap pelaku usaha tersebut dapat terus berkembang dan menjaga pendapatan ekonomi mereka.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa perluasan cakupan Perpres ojol merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa aturan yang sebelumnya hanya berfokus pada transportasi orang kini juga mencakup pengantaran makanan dan barang. "Wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang," kata Dudy.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan ketentuan untuk layanan transportasi orang melalui Keputusan Menteri Perhubungan, termasuk platform fee sebesar delapan persen untuk layanan berbasis aplikasi. "Platform fee yang delapan persen sudah kami berlakukan per 1 Juli 2026," jelas Dudy. Dengan perluasan Perpres, pengaturan akan mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.