BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:10 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Rabu, 09 Sep 2026 02:41 WIB

Bantuan Pendidikan untuk 1.214 Mahasiswa Surabaya Sebesar Rp 2,5 Juta per Semester

09 Sep 2026, 02:41 WIB 76x dibaca 3 menit baca surabaya.kompas.com surabaya.kompas.com
G
Galih Lingga Pradipta 76x dibaca · 3 menit baca
Para calon penerima manfaat yang mendaftar bantuan Pemkot Surabaya yang digelar di Gelanggang Remaja Surabaya pada 8-10 September 2026.(Dok. Humas Pemkot Surabaya )
Para calon penerima manfaat yang mendaftar bantuan Pemkot Surabaya yang digelar di Gelanggang Remaja Surabaya pada 8-10 September 2026.(Dok. Humas Pemkot Surabaya )

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 1.214 mahasiswa yang berhasil terpilih dari 5.183 pendaftar. Setiap penerima bantuan akan mendapatkan biaya kuliah hingga Rp 2,5 juta per semester serta uang saku sebesar Rp 300.000 setiap bulan. Proses pendaftaran ulang untuk penerima bantuan berlangsung di Gelanggang Remaja Surabaya pada tanggal 8 hingga 10 September 2026.

Rincian Bantuan dan Kriteria Penerima

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa bantuan ini ditujukan untuk mahasiswa dari jenjang D1, D2, D3, D4, hingga S1. Besaran bantuan maksimal adalah Rp 2,5 juta per semester, dan jika biaya kuliah melebihi jumlah tersebut, maka selisihnya akan menjadi tanggung jawab mahasiswa. Sebaliknya, jika biaya kuliah lebih rendah, bantuan akan diberikan sesuai dengan jumlah biaya kuliah yang berlaku.

Selain biaya kuliah, penerima juga akan mendapatkan uang saku sebesar Rp 300.000 per bulan selama maksimal 10 bulan dalam setahun. Lama pemberian bantuan mengikuti ketentuan masa studi masing-masing jenjang, dengan batas maksimal delapan semester untuk mahasiswa D4 dan S1. Apabila mahasiswa melewati batas waktu studi namun belum lulus, bantuan akan dihentikan.

Program untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

Herry menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui akses pendidikan tinggi. Program ini menyasar masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mengakses pendidikan tinggi, dengan kriteria penerima mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 yang telah direvisi melalui Perwali Nomor 33 Tahun 2026.

Calon penerima bantuan harus berasal dari keluarga miskin atau pramiskin yang terdaftar dalam data Pemerintah Kota Surabaya, atau berada pada desil 1 hingga desil 5. Selain itu, mahasiswa perguruan tinggi negeri diwajibkan memiliki IPK minimal 3,00, sedangkan mahasiswa perguruan tinggi swasta harus memiliki IPK minimal 2,50 pada semester pertama dan kedua, serta minimal 3,00 mulai semester ketiga. Calon penerima juga harus terdaftar di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, belum menikah, dan memiliki KTP Surabaya.

Program ini menerapkan prinsip Satu KK Satu Sarjana, yang berarti dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya boleh ada satu penerima bantuan. Penerima juga tidak boleh berstatus sebagai PNS, PPPK penuh waktu, anggota TNI atau Polri, atau termasuk keluarga inti dari mereka yang berada dalam kategori tersebut.

Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Herry mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menjalin kerja sama dengan sekitar 70 perguruan tinggi, yang terdiri dari 55 perguruan tinggi swasta di Surabaya dan 15 perguruan tinggi negeri di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi negeri di luar Surabaya yang telah menjalin kerja sama antara lain Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Brawijaya Malang, dan Institut Teknologi Bandung. Untuk mahasiswa Universitas Terbuka (UT), penerima bantuan dapat berada di semester yang berbeda, karena sistem perkuliahan di kampus tersebut menerima mahasiswa setiap semester.

Menurut Herry, penerima bantuan tidak hanya mendapatkan dukungan biaya pendidikan, tetapi juga didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti donor darah dan program-program yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. Aktivitas penerima manfaat akan dipantau melalui pendamping di masing-masing perguruan tinggi, dan kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tersebut akan dicatat dan dievaluasi.

Pemkot Surabaya juga menerapkan sanksi bagi penerima yang melanggar ketentuan. Berdasarkan Perwali Nomor 33 Tahun 2026, bantuan dapat dihentikan jika penerima memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar, mengundurkan diri, atau melakukan pelanggaran lain yang telah ditetapkan. Untuk masalah akademik, mahasiswa yang tidak memenuhi batas IPK akan mendapatkan satu kali peringatan, dan jika tidak memenuhi ketentuan kembali, bantuan dapat dicabut.

“Bagi penerima yang terbukti memberikan dokumen atau keterangan yang tidak benar, mengundurkan diri, atau melakukan pelanggaran tertentu, selain penghentian bantuan, mereka juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang telah diterima,” tutup Herry.