JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk membuka hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembukaan dapur baru ini akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah-daerah dengan angka stunting yang tinggi.
Proses Pembukaan Dapur Baru
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pembukaan SPPG baru akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada wilayah yang paling membutuhkan. Dalam waktu dekat, BGN menargetkan untuk membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur di beberapa daerah, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Bali. "Termasuk juga dapur-dapur baru kan sudah saya buka di 3T, stunting yang tinggi sudah saya buka. Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900 hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali," ungkap Sudaryono saat ditemui di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada Senin (5/10/2026).
Prioritas pembukaan dapur baru ini merupakan bagian dari strategi BGN untuk memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah yang memerlukan intervensi gizi yang lebih besar. BGN menempatkan daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai target utama dalam pembukaan dapur baru.
Mekanisme dan Evaluasi SPPG
Sudaryono menambahkan bahwa pembukaan SPPG dilakukan berdasarkan sistem yang ketat, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjanjikan pembukaan dapur secara informal. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah praktik percaloan dalam program MBG. "Jadi kita ingin, kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah," kata Sudaryono.
Di samping itu, BGN juga melakukan penataan terhadap SPPG yang sudah ada. Saat ini, terdapat 27.022 dapur yang beroperasi, namun sekitar 1.100 SPPG belum mendapatkan Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS), sehingga tidak dapat melayani program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 SPPG dalam status suspend karena berbagai masalah, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan kasus keracunan makanan.
BGN juga sedang melakukan evaluasi terhadap dapur yang memiliki jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang, serta memperbarui data penerima berdasarkan data Dapodik. Pembenahan ini bertujuan agar penyaluran MBG dapat dilakukan dengan data penerima yang lebih akurat dan dapat ditelusuri. BGN ingin memastikan setiap penerima manfaat tercatat dengan jelas, termasuk nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), sekolah, dan kelas, sehingga perkembangan penerima setelah mendapatkan MBG dapat dipantau.
Selain itu, BGN tengah menguji model prasmanan MBG di lebih dari 60 dapur di berbagai wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Papua. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan makanan yang diterima siswa tetap hangat dan segar, serta mengurangi risiko kerusakan makanan akibat jeda waktu distribusi.
Sudaryono menegaskan bahwa pembukaan SPPG baru dan perbaikan dapur yang sudah ada dilakukan secara bersamaan agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran. BGN juga memastikan bahwa pembukaan dapur dilakukan melalui sistem yang transparan dan tanpa biaya.