Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Indra Gunawan, mengingatkan akan pentingnya menjaga keberlanjutan dana haji seiring dengan rencana pemerintah dan DPR RI yang akan menetapkan skema pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan porsi 60 persen berasal dari nilai manfaat. Ia menegaskan bahwa subsidi biaya haji harus tetap memperhatikan hak jutaan jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Pentingnya Struktur BPIH yang Berkeadilan
Indra menyatakan bahwa penetapan struktur BPIH tidak seharusnya hanya berfokus pada rendahnya biaya yang harus dibayar oleh jamaah pada tahun berjalan. Ia menggarisbawahi tiga prinsip yang harus menjadi landasan, yaitu keadilan, keamanan, dan keberlanjutan. “Biaya yang terlihat murah hari ini bisa menjadi sangat mahal di masa depan jika ia dibayar dengan menggerus hak jamaah tunggu dan mengancam keberlanjutan dana haji,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang akan menetapkan besaran biaya haji untuk tahun 2027 dalam waktu dekat. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya mengungkapkan bahwa pembahasan BPIH 2027 antara Panja Haji DPR RI dan pemerintah telah mencapai sekitar 85 persen dan berharap kesepakatan mengenai besaran biaya haji dapat dicapai dalam satu pekan.
Struktur BPIH yang Diusulkan
Pemerintah telah mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp 107.340.172,02 per jamaah, dengan Bipih yang dibayarkan oleh jamaah diusulkan sebesar Rp 42.936.068,81 atau 40 persen. Sementara itu, 60 persen atau Rp 64.404.103,21 akan berasal dari nilai manfaat. Indra menilai struktur ini perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan hak jamaah yang masih menunggu keberangkatan.
Indra menekankan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan dana haji telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia mengingatkan bahwa distribusi nilai manfaat kepada rekening virtual jamaah haji harus berdasarkan persentase yang disepakati oleh DPR. Dengan demikian, nilai manfaat seharusnya dianggap sebagai hak individual jamaah, bukan kas kolektif yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan hak jamaah lainnya.
“Nilai manfaat itu adalah hak individual. Ia bukan kas kolektif yang bisa ditarik sekehendak untuk menutup ongkos keberangkatan kelompok tertentu,” ujar Indra. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan keadilan antargenerasi, mengingat terdapat sekitar 5,8 juta jamaah yang masih menunggu keberangkatan.
Indra merujuk pada hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang menyatakan larangan menggunakan hasil investasi setoran awal Bipih calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Ia mengingatkan agar kebijakan subsidi BPIH tidak berujung pada pengambilan manfaat yang menjadi hak jamaah dalam antrean untuk membiayai keberangkatan jamaah lainnya.