BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan kekecewaannya atas isu yang beredar mengenai ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya yang diduga terlibat dalam judi online. Data menunjukkan bahwa sebanyak 1.066 ASN yang tinggal di Kabupaten Bandung terdeteksi bermain judi online sepanjang tahun 2025, dengan total nilai deposit mencapai Rp 6,59 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 613 ASN dengan nilai deposit sekitar Rp 5,51 miliar.
Pelanggaran Moral dan Etika
Menanggapi informasi tersebut, Bupati Bandung menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam aktivitas ilegal ini merupakan pelanggaran moral dan etika yang serius. "Sebagai Bupati Bandung, terus terang saya marah sekaligus sangat kecewa membaca pemberitaan mengenai banyaknya aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat praktik judi online di Kabupaten Bandung," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Kamis (3/9/2026).
Ia menekankan bahwa ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan terjerat dalam praktik yang merugikan. "Kalau data itu benar, bagi saya ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini persoalan serius menyangkut integritas aparatur negara. ASN digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Mereka seharusnya menjadi contoh dalam disiplin, etika, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap hukum," tambahnya.
Verifikasi Data Sebelum Tindakan
Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendapatkan data yang valid. Ribuan nama yang terdaftar masih berdasarkan data domisili, bukan berdasarkan instansi tempat mereka bekerja. "Data 1.066 orang tersebut belum otomatis berarti seluruhnya merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung. Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan mereka merupakan ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung. Karena itu, Pemkab Bandung harus terlebih dahulu melakukan pencocokan dengan data BKPSDM," jelasnya.
Langkah verifikasi ini akan dilakukan secara transparan tanpa upaya menutupi atau melindungi oknum yang terbukti bersalah. Jika hasil verifikasi menunjukkan ada ASN Pemkab Bandung yang terlibat judi online, sanksi disiplin berat akan diberikan. "Kalau setelah diverifikasi ternyata ada ASN Pemkab Bandung yang benar-benar terbukti melakukan judi online, saya minta diproses dan diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan disiplin ASN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi," tegasnya.
Kondisi perjudian online di tingkat nasional juga semakin mengkhawatirkan. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran uang judi secara nasional pada semester I tahun 2026 telah mencapai Rp 86,82 triliun, dengan angka deposit mencapai Rp 22,05 triliun.
Pemerintah Kabupaten Bandung berencana memperketat pengawasan internal untuk mencegah dampak negatif yang dapat merusak integritas dan meningkatkan risiko korupsi di lingkungan birokrasi. Bupati juga mengimbau seluruh pegawainya untuk segera menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum dijatuhi sanksi. "Pesan saya sangat jelas dan tegas kepada seluruh ASN Pemkab Bandung: Berhenti kalau masih ada yang bermain judi online. Berhenti sekarang juga. Jangan menunggu dipanggil, diperiksa, atau karier hancur," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Bandung mencatat 1.066 ASN yang terindikasi terlibat judi online dengan total nilai deposit mencapai Rp 6.597.565.053. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi, menyatakan bahwa jumlah ASN yang terpapar judi online mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.