BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Jumat, 21 Agt 2026 07:08 WIB

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dikatakan Masih Belum Memahami Proses Pengisian Perangkat Desa

21 Agt 2026, 07:08 WIB 106x dibaca 2 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
R
Reyhan Arifin 106x dibaca · 2 menit baca
Bupati nonaktif Pati Sudewo usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/7/2026).(TribunJateng/Rezanda Akbar D)
Bupati nonaktif Pati Sudewo usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/7/2026).(TribunJateng/Rezanda Akbar D)

SEMARANG - Dalam sidang dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo, terungkap bahwa ia masih awam mengenai mekanisme pengisian perangkat desa ketika baru menjabat. Hal ini disampaikan oleh Sudiyono, Kepala Desa Angkatan Lor, pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Rabu (19/8/2026).

Kekaguman Terhadap Biaya Pengisian

Sudiyono mengingat kembali bahwa saat itu Sudewo sempat bertanya kepada para kepala desa, "Carane piye wong aku durung tau nggawe? (Caranya gimana, saya belum pernah bikin?)". Pertemuan tersebut membahas tentang pengisian perangkat desa, di mana para kepala desa menjelaskan kebiasaan yang berlaku pada pemerintahan sebelumnya.

Dalam pertemuan itu, Sudiyono menjelaskan bahwa pengisian jabatan perangkat desa memiliki tarif tertentu. Biaya tersebut ditetapkan sebesar Rp 85 juta jika menggunakan metode Lembar Jawab Komputer (LJK) dan Rp 130 juta untuk sistem Computer Assisted Test (CAT). Menanggapi informasi tersebut, Sudewo mempertanyakan besarnya tarif yang ditetapkan, dengan mengatakan, "Kok mahal banget?". Sudiyono menambahkan bahwa Sudewo terlihat setengah marah saat mendengar tarif tersebut.

Diskusi Mengenai Tarif Baru

Selanjutnya, JPU meminta Sudiyono untuk memastikan kebenaran informasi mengenai tarif yang berlaku pada periode sebelumnya, dan Sudiyono menegaskan bahwa informasi tersebut adalah benar. Diskusi mengenai nominal tarif kemudian berlanjut di antara para kepala desa. Dalam pertemuan selanjutnya di rumah Kepala Desa Karangrowo, Abdul Suyono, muncul usulan mengenai tarif baru. Abdul Suyono mengusulkan Rp 125 juta untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur), serta Rp 150 juta untuk posisi Sekretaris Desa (Sekdes).

Namun, Sudiyono menyatakan bahwa tidak semua kepala desa setuju dengan usulan tersebut. Ia menjelaskan, "Di antara delapan orang ini ada yang keberatan, termasuk saya." Dalam persidangan, Sudiyono juga menegaskan bahwa nominal yang dibahas bukan berasal dari Sudewo. Ketika penasihat hukum Sudewo menanyakan apakah ada arahan dari bupati mengenai angka yang harus ditetapkan, Sudiyono menjawab, "Tidak ada sama sekali." Pernyataan serupa juga disampaikan oleh enam saksi lainnya yang diperiksa.

Sudewo sendiri membantah pernah membahas mengenai uang atau tarif dalam proses pengisian perangkat desa. Dalam kasus ini, JPU KPK mendakwa Sudewo dalam dua perkara yang digabung dalam satu dakwaan kumulatif, termasuk dugaan pemerasan dalam pengisian 601 formasi perangkat desa di Kabupaten Pati, serta kasus suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.