SEMARANG – Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Kamis (8/10/2026), Fadia Arafiq, yang saat ini nonaktif sebagai Bupati Pekalongan, mengakui bahwa ia pernah menerima uang dan hadiah dari pejabat di lingkungannya. Ia menegaskan bahwa pemberian tersebut merupakan bagian dari tradisi tahunan dan mengklaim tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
Fadia menyampaikan pengakuannya sambil menangis saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim. Ia mengatakan, "Mungkin ini salah saya, karena saya mungkin menerima hadiah Lebaran dan juga akhir tahun." Ia juga menambahkan, "Tapi yang mulia tahu bahwa pada saat kepala-kepala dinas jadi saksi di sini, mereka mengakui bahwa itu sudah tradisi yang mereka lakukan. Jadi saya enggak tahu kalau itu salah."
Pernyataan Fadia tentang Gratifikasi
Fadia menyatakan bahwa jika ia mengetahui bahwa menerima hadiah tersebut merupakan pelanggaran hukum, ia tidak akan pernah bersedia untuk menerimanya. Ia juga menekankan bahwa uang yang diterimanya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan disalurkan kembali kepada masyarakat. "Kalau salah enggak mungkin saya ambil. Karena pun tidak saya pakai uangnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Fadia menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta hadiah dan selalu memberikan balasan ketika ada pejabat dinas yang merayakan ulang tahun. "Mereka mengakui memberikan kejutan. Saya enggak pernah minta apa-apa," tuturnya.
Tuntutan Jaksa dan Dakwaan
Sebelumnya, jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada Fadia. Dalam pembacaan berkas tuntutan, jaksa Agus menyatakan, "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara pidana 5 tahun." Jaksa juga mengacu pada pelanggaran berlapis yang diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menunjukkan bahwa Fadia diduga memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan bisnis keluarganya.
Jaksa juga meminta agar hak politik Fadia dicabut selama lima tahun. Dalam sidang sebelumnya, Fadia didakwa terlibat dalam praktik korupsi melalui pendirian perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dan mengarahkan kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing.
Berdasarkan dakwaan, dari tahun 2023 hingga 2026, PT RNB menerima transaksi sekitar Rp 46 miliar dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sementara sisanya diduga mengalir sebagai keuntungan bagi keluarga Fadia. Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 2,9 miliar dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang membuatnya terjerat dalam kasus ini.