KEBUMEN, KOMPAS.com — Penonaktifan sejumlah peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat pembaruan data penerima bantuan menjadi perhatian penting bagi BPJS Kesehatan. Masyarakat diimbau untuk secara rutin memeriksa status kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga berwenang. Penyesuaian ini mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana peserta yang tidak memenuhi kriteria desil 1–5 tidak lagi termasuk dalam kelompok sasaran penerima bantuan iuran tersebut.
Pentingnya Memeriksa Status Kepesertaan
Rizzky menekankan, "Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing." Jika status kepesertaan dinyatakan nonaktif, peserta disarankan untuk mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Untuk memeriksa status PBI BPJS Kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan beberapa kanal resmi yang telah disediakan. Di antaranya adalah layanan PASTI JKN melalui laman https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, aplikasi Mobile JKN yang dapat diakses melalui smartphone, serta layanan PANDAWA atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp di nomor 08118165165. Selain itu, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan kantor BPJS Kesehatan terdekat juga dapat dijadikan pilihan untuk memeriksa status kepesertaan.
Rizzky juga menambahkan, "Selain mengecek status kepesertaan, masyarakat juga dapat memeriksa data kesejahteraan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/." Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan apakah status kepesertaan masih aktif dan mengetahui langkah yang perlu diambil jika bantuan iuran tidak lagi tercatat.
Prosedur Reaktivasi PBI BPJS Kesehatan
Rizzky menjelaskan bahwa peserta yang terdaftar dalam desil 6–10, tetapi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi terkini. Proses pembaruan dapat dilakukan melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat. BPJS Kesehatan memberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data.
"Pembaruan data sosial ekonomi penting agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria," ungkap Rizzky. Dia juga mengingatkan peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.
Sementara itu, peserta yang kondisi ekonominya sudah sesuai dengan data atau dianggap mampu membayar iuran sendiri diimbau untuk beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan mereka.
Bagi peserta PBI JK yang status kepesertaannya dinonaktifkan, mereka masih dapat mengajukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, terdapat kriteria reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan.
Untuk mengajukan reaktivasi, peserta perlu melakukan langkah-langkah berikut: mendatangi dinas sosial setempat, membawa surat keterangan yang menyatakan membutuhkan layanan kesehatan jika mengajukan reaktivasi karena alasan tersebut, serta mengajukan permohonan reaktivasi melalui dinas sosial. Setelah itu, peserta harus menunggu proses pengusulan dan verifikasi oleh Kementerian Sosial. Jika memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, status kepesertaan akan diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan.
Rizzky mengimbau peserta yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. "Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, pengajuan reaktivasi dapat diproses sesuai dengan persyaratan dan hasil verifikasi," jelasnya.