BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Jumat, 09 Okt 2026 15:29 WIB

Cukai Minuman Manis Ditetapkan Mulai Berlaku pada Semester II 2027

09 Okt 2026, 15:29 WIB 75x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
G
Galih Lingga Pradipta 75x dibaca · 2 menit baca
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pemerintah Indonesia menargetkan penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dimulai pada semester kedua tahun 2027. Saat ini, pemerintah masih dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan serta membahas besaran tarif yang akan diterapkan.

Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa cukai MBDK telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2027 dengan target penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun. "Untuk pemberlakuannya, kita sedang melengkapi aturan-aturannya dan mudah-mudahan bisa diterapkan di semester II 2027," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat, 9 Oktober 2026.

Proses Penetapan Tarif Cukai

Sampai saat ini, besaran tarif cukai untuk MBDK belum ditentukan. Djaka menjelaskan bahwa pembahasan mengenai tarif tersebut masih berlangsung bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. "Besaran targetnya seperti tadi saya sebutkan ada sekitar Rp 1,7 triliun," tambahnya.

Pertimbangan Ekonomi Sebelum Penerapan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai penerapan cukai MBDK. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional. "Belum, nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Kita lihat kondisi ekonominya seperti apa, kan kalau ekonomi lagi morat-marit, ngapain saya pajakin," ungkap Purbaya setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, 7 September 2026.

Purbaya juga menjelaskan bahwa penerapan cukai di saat ekonomi melambat dapat menambah beban bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini berpotensi mendorong pemerintah untuk kembali memberikan subsidi dan insentif guna menjaga aktivitas ekonomi. "Kalau sudah kuat, saya akan taruh itu. Memang harusnya dipajakin, kan? Tapi kalau ekonomi lagi susah, saya pajakin, makin lambat ekonomi. Saya mesti kasih subsidi, insentif lagi, sama saja. Nanti saya ukur, jadi itu fleksibel," jelasnya.

Sejarah mencatat bahwa cukai MBDK pernah beberapa kali menjadi target penerimaan negara, tetapi belum terealisasi. Pada tahun 2024, target penerimaan cukai MBDK tercatat sekitar Rp 4,38 triliun, yang kemudian menurun menjadi Rp 3,8 triliun pada tahun 2025. Untuk tahun 2026, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 7,6 triliun.