YOGYAKARTA - Penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan dampak signifikan terhadap usaha jasa pengangkutan sampah swasta. Keterbatasan akses ke lokasi pembuangan membuat beberapa pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah pelanggan dan mencari cara untuk mengelola sampah secara mandiri.
Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak tersebut adalah Ketua Paguyuban Eker-Eker Golek Menir, Sodik Murwanto. Ia menyatakan bahwa jumlah pelanggan yang dilayaninya menurun dari 500 menjadi 200 karena tidak mampu menangani semua sampah secara mandiri. "Pendapatan jelas menurun. Kalau tidak bisa mengolah sendiri, ya akhirnya turun drastis. Seperti saya sendiri, nasabah yang dulunya 500 sekarang saya kurangi tinggal 200, karena kalau dikelola sendiri sudah tidak mampu," ungkap Sodik.
Keterbatasan Tempat Pembuangan
Sodik menjelaskan bahwa penutupan TPA Piyungan telah menciptakan masa sulit bagi anggota paguyuban. Mereka sempat mencoba mengakses tempat penampungan alternatif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY, namun upaya tersebut tidak berhasil karena fasilitas tersebut lebih diprioritaskan untuk armada pemerintah daerah. "Armada kabupaten atau kota hanya memprioritaskan pelat merah. Akhirnya kita kembalikan ke teman-teman, ada yang mengolah sendiri, residu dibuang ke penampung sekitar, atau kerja sama dengan warga," ujarnya.
Kondisi ini memaksa para pengangkut sampah swasta untuk mencari solusi agar usaha mereka tetap berjalan. Beberapa memilih untuk mengolah sampah sendiri, sementara yang lain menjalin kerja sama dengan warga atau mencari tempat penampungan untuk residu hasil pengolahan. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki fasilitas dan kemampuan yang memadai untuk menangani sampah secara mandiri, sehingga mereka harus membatasi layanan agar volume sampah yang dikumpulkan tidak melebihi kapasitas pengolahan.
Perubahan dalam Anggota Paguyuban
Dampak dari penutupan TPA Piyungan juga dirasakan oleh organisasi pengangkut sampah swasta. Sodik mengungkapkan bahwa jumlah anggota paguyuban yang sebelumnya memiliki puluhan armada dan melayani wilayah Kota Yogyakarta, Bantul, hingga Sleman kini hanya tersisa 50 orang. Beberapa anggota memilih untuk beralih profesi karena tidak mampu menanggung biaya operasional di tengah keterbatasan tempat pembuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pengolahan, tetapi juga dengan keberlangsungan usaha swasta yang selama ini menyediakan layanan pengangkutan bagi masyarakat.
Bagi para pengangkut sampah, keberadaan tempat pembuangan sangat penting untuk menjaga kelangsungan layanan. Ketika akses ke fasilitas tersebut terbatas, mereka harus menyesuaikan jumlah pelanggan dan mencari alternatif pengolahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Di tengah tantangan ini, paguyuban Eker-Eker Golek Menir berharap pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan dapat membuka akses baru bagi pengangkut sampah swasta. Sodik menyatakan bahwa anggota paguyuban siap mengikuti ketentuan dan kriteria pemilahan sampah yang akan ditetapkan oleh pengelola fasilitas tersebut. "Kami mendukung. Harapannya dari paguyuban, ya ingin diwadahi, diperhatikan, dan dirangkul untuk masuk ke PSEL. Setelah penutupan kita tidak dikasih wadah lagi. Jadi dengan berdirinya PSEL, harapannya bisa jadi tempat penampungan sampah yang kami kumpulkan," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan bahwa pengerjaan fisik PSEL di Bawuran, Piyungan, terus dipercepat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah DIY dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pertengahan Agustus 2026. Saat ini, pekerjaan mencakup pematangan lahan seluas 5,7 hektare. Peletakan batu pertama untuk tahap konstruksi ditargetkan berlangsung pada awal 2027, sedangkan fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada 2028. PSEL itu direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari untuk mendukung penanganan sampah di kawasan aglomerasi Kartamantul.
Namun, para pengangkut sampah swasta masih berharap adanya kejelasan mengenai akses dan mekanisme penyetoran sampah ke fasilitas tersebut. Bagi mereka, keberadaan tempat pengolahan baru bukan hanya berkaitan dengan penanganan sampah, tetapi juga dengan peluang untuk mempertahankan usaha yang terdampak akibat penutupan TPA Piyungan.