Managing Director Samuel Sekuritas Indonesia, Tae Yong Shim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap data inflasi Indonesia yang dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Ia menyoroti bahwa angka inflasi yang tercatat sekitar 2,4% menimbulkan pertanyaan besar, terutama saat masyarakat merasakan kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Tae Yong berpendapat bahwa situasi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya tekanan terhadap rupiah, serta potensi kenaikan suku bunga di masa mendatang. Ia menjelaskan bahwa inflasi Indonesia pada April 2026 yang berada di angka 2,4% sulit dipahami jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Ia memberikan contoh bahwa harga makanan dan kebutuhan sehari-hari saat ini jauh lebih tinggi daripada angka inflasi yang diumumkan secara resmi.
Ketidakcocokan Data Inflasi
“Inflasi yang dirilis beberapa hari lalu berada di angka 2,4%, kan? Benarkah? Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,4%? Maksud saya, lihat, inflasi yang saya rasakan, seperti ayam yang saya makan di KFC tahun lalu tidak sama dengan ayam yang saya makan sekarang, misalnya,” ungkap Tae Yong Shim dalam acara Media Connect 2026 di kantor Samuel Sekuritas Indonesia, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026).
Ia juga mengemukakan kemungkinan bahwa beberapa komponen dalam perhitungan inflasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dialami masyarakat. Selain itu, ia mencatat bahwa inflasi di Amerika Serikat justru lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, yang secara historis biasanya memiliki inflasi lebih tinggi dari AS. "Inflasi Indonesia seharusnya lebih tinggi daripada AS? AS lebih tinggi daripada Indonesia. Apakah itu masuk akal? Saya sudah bilang sebelumnya 2,4% data terbaru 2,4, kan? AS 3,3%. Apakah itu masuk akal? Mungkin tidak,” tegasnya.
Pelemahan Rupiah dan Masalah Struktural
Tae Yong juga menyoroti pelemahan rupiah yang kini kembali menyentuh level Rp 17.400 per dolar AS, yang merupakan yang tertinggi dalam sekitar 30 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini bukan hanya gejolak sementara, tetapi mencerminkan masalah struktural yang telah berlangsung lama. Menurutnya, nilai tukar sangat dipengaruhi oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi dan suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Setelah 30 tahun, Rupiah kembali ke Rp 17.400. Ya, setelah 30 tahun. Dan ini adalah tren struktural, Anda tahu, ini tren yang sangat struktural. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, ini adalah tren struktural yang sangat, sangat besar,” tambahnya.
Sebelumnya, isu pelemahan rupiah yang dihubungkan dengan kondisi fiskal Indonesia mendapatkan tanggapan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berpendapat bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh data, terutama jika melihat kekuatan fundamental ekonomi nasional, termasuk ketahanan energi.
Purbaya menegaskan bahwa dalam konteks global yang penuh tekanan, Indonesia justru berada dalam posisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lainnya. Ia merujuk pada sejumlah kajian internasional yang menempatkan Indonesia dalam jajaran teratas ketahanan energi saat menghadapi potensi krisis global. “Orang juga banyak bilang, Indonesia fiskalnya goyah. Maka rupiahnya lemah-lemah dan lain-lain. Kalau rupiah nanti tanya BI ya, jangan tanya saya, mereka yang berhak menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).
Ia juga membandingkan posisi Indonesia dengan negara besar lainnya, yang menurutnya menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih solid di tengah risiko global. “Itu nomor dua tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, Kita nomor dua paling kuat dibanding negara-negara lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Purbaya menolak narasi yang menyamakan kondisi saat ini dengan krisis 1998. Ia menyatakan bahwa situasi ekonomi saat ini justru masih dalam fase ekspansi dan akselerasi, yang berbeda jauh dengan kondisi resesi sebelum krisis 1998. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada spekulasi yang tidak berdasarkan data, serta menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap stabil dan terkendali.
