Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyoroti pentingnya penentuan desil masyarakat yang menjadi dasar dalam penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah. Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan bahwa warga dengan penghasilan rendah tidak kehilangan hak untuk menerima bantuan akibat kesalahan dalam pengelompokan data.
Giri menegaskan bahwa ketepatan data desil bukan hanya masalah administrasi, melainkan juga berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Ia menyatakan bahwa banyak kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. "Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah," ujarnya.
Keterbukaan Kriteria Desil
Giri meminta agar pemerintah membuka kriteria serta variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap individu. Keterbukaan ini dianggap penting agar masyarakat memahami dasar penetapan desil dan untuk mencegah terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, warga dengan kondisi ekonomi yang lemah bisa saja masuk dalam desil yang lebih tinggi jika data yang digunakan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ia memberikan contoh mengenai penarik becak yang tercatat dalam desil 9, yang menunjukkan perlunya verifikasi dan pengecekan ulang terhadap data masyarakat. "Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat," tegasnya.
Pentingnya Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Giri juga mengusulkan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki akses yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat, sehingga dapat membantu dalam mencocokkan data administratif dengan keadaan di lapangan. Selain itu, ia menilai bahwa data penentuan desil perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Perubahan kondisi seseorang dapat terjadi dengan cepat, contohnya akibat kehilangan pekerjaan atau perubahan sumber pendapatan. "Verifikasi, sinkronisasi, dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan," ujarnya.