JAMBI, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) yang akan membahas isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya. Keputusan ini diambil setelah Achmad Sarwani, anggota fraksi Partai Gerindra, menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD yang diadakan pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Ia menekankan pentingnya membahas persoalan karhutla secara mendalam oleh pihak legislatif.
"Semua fraksi setuju untuk dibentuk pansus (karhutla), kita sepakat seluruh fraksi membentuk pansus," ungkap Muhammad Hafiz, Ketua DPRD Provinsi Jambi, saat memimpin rapat tersebut.
Pembentukan Pansus dan Fokus Penanganan
Sarwani menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan hasil kesepakatan dari seluruh fraksi di DPRD. "Alhamdulillah hari ini, agenda berikutnya dari semua fraksi mengirim utusan nama-nama untuk pembentukan Pansus," tambahnya.
Pansus Karhutla akan berfokus pada penanganan kebakaran yang dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sarwani menekankan bahwa DPRD perlu berperan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk menangani karhutla. Selain itu, diharapkan pansus ini dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Analisis dan Tindakan yang Diperlukan
Pembahasan dalam pansus juga akan mencakup analisis mengenai faktor penyebab kebakaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan terkait. Sarwani berharap agar pembentukan pansus ini dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam penanganan kebakaran. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah pusat dan daerah.
Karhutla di Jambi telah mencapai luas area yang signifikan, dengan data menunjukkan bahwa kebakaran melanda area seluas 42.455 hektare. Kebakaran ini terjadi di berbagai lokasi, termasuk hutan produksi dan kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Rudi Syaf, Manajer Komunikasi KKI Warsi, menegaskan bahwa situasi ini memerlukan kewaspadaan dari semua pihak, termasuk pemerintah, pemegang izin usaha, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah dengan kebakaran terbesar, mencapai 11.425 hektare, Rudi menekankan bahwa kebakaran di kawasan gambut sangat memprihatinkan karena dapat merusak ekosistem yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.