SURABAYA - DPRD Surabaya mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan insentif bulanan sebesar Rp 200.000 kepada 6.600 tukang sampah kampung. Mereka adalah para pekerja yang bertugas mengangkut sampah dari rumah-rumah warga menuju tempat pembuangan sementara (TPS). Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyatakan bahwa usulan ini merupakan bentuk perhatian terhadap kontribusi penting para tukang sampah dalam pengelolaan sampah di lingkungan.
Selama ini, biaya layanan pengangkutan sampah dari rumah ke TPS banyak ditanggung oleh masyarakat melalui iuran. Herlina menekankan pentingnya memberikan insentif kepada tukang sampah kampung yang berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. “Menurut saya Pemkot Surabaya perlu melakukan pemberian insentif kepada 6.600 tukang sampah kampung yang selama ini bekerja dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga,” ujarnya.
Permasalahan Penganggaran Pengelolaan Sampah
Herlina juga mengungkapkan adanya masalah dalam pola penganggaran pengelolaan sampah di Surabaya. Ia mencatat bahwa biaya di hilir terus meningkat, sementara pekerja di tingkat kampung belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. “Satu sisi anggaran pengelolaan ke TPA Benowo tiap tahun semakin naik, belum ditambah biaya pengangkutan. Di sisi lain Pemkot sering mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengelola sampah,” tambahnya.
Menurut Herlina, pengelolaan sampah tidak dapat hanya bergantung pada fasilitas pengolahan akhir. Peran tukang sampah yang mengangkut sampah dari rumah ke TPS juga perlu diperkuat, karena mereka merupakan bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah. Meskipun Pemkot Surabaya telah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah hingga TPS, intervensi terhadap kesejahteraan pekerja di tingkat kampung masih perlu ditingkatkan.
Pemberian Insentif dan Pemilahan Sampah
Herlina mengusulkan agar Pemkot mulai melibatkan tukang sampah dalam program insentif dari APBD, bukan hanya membebankan biaya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab pengelolaan sampah rumah tangga hingga pengangkutan ke TPS melibatkan masyarakat dan pemerintah sesuai kewenangannya.
Ia menambahkan bahwa meskipun biaya layanan pengangkutan selama ini banyak ditanggung secara mandiri oleh masyarakat, Pemkot Surabaya tetap memiliki peluang untuk memberikan dukungan kepada tukang sampah melalui kebijakan APBD. Herlina menyebutkan bahwa Pemkot telah memberikan dukungan berupa pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja tersebut.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, terdapat sekitar 6.600 tukang sampah yang beroperasi di lingkungan RW se-Surabaya. Mereka mendapatkan penghasilan dari iuran masyarakat yang digunakan untuk membiayai layanan pengangkutan sampah. Herlina menegaskan bahwa pemberian insentif dapat diiringi dengan penguatan peran tukang sampah dalam memilah sampah organik dan nonorganik di tingkat kampung.
Dengan adanya pemilahan, sampah organik seperti sisa makanan dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah nonorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang. “Jadi tukang sampah ini sebenarnya bisa kita dorong untuk melakukan pemilahan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa dikomposkan, kemudian sampah nonorganik seperti botol dan barang yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dipilah untuk didaur ulang,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa dari lingkungan warga ke TPS, karena sebagian sudah diproses atau dipisahkan di tingkat kampung. Herlina mengungkapkan bahwa langkah tersebut juga dapat membantu mengurangi beban pengangkutan dan jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo.
Herlina mengusulkan agar setiap tukang sampah menerima insentif sebesar Rp 200.000 per bulan dari APBD, dengan total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 15,84 miliar per tahun. “Angka tersebut sangat masuk akal dan murah jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran TPA Benowo tiap tahunnya,” tegasnya. Ia berharap Pemkot Surabaya mulai melihat pengelolaan sampah sebagai satu sistem yang membutuhkan penguatan dari hulu hingga hilir.
“Pemberian insentif ini dapat menjadi bentuk keberpihakan terhadap pekerja yang setiap hari membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Benowo,” tutup Herlina.