BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 03 Sep 2026 20:21 WIB

Dua ASN di Cimahi Terjerat Kasus Korupsi Pelatihan Kerja, Diduga Memeras LPK

03 Sep 2026, 20:21 WIB 83x dibaca 2 menit baca bandung.kompas.com bandung.kompas.com
S
Shinta Islamadina 83x dibaca · 2 menit baca
Ilustrasi korupsi(Pixabay)
Ilustrasi korupsi(Pixabay)

CIMAHI - Kejaksaan Negeri Cimahi telah menetapkan dua aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Kedua ASN tersebut, yang berinisial TD dan YN, menjabat sebagai Kepala Bidang dan Bendahara Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024.

Dugaan Pemerasan dan Aliran Dana

Kejaksaan mencurigai adanya praktik pemerasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Cimahi. Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan aliran dana dari LPK kepada kedua tersangka dengan total mencapai Rp 823.207.240. "Memaksa seseorang memberikan sesuatu atau pejabat yang menerima hadiah atau janji terkait pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024," jelas Neneng.

Pemeriksaan Saksi dan Pengembangan Kasus

Sebelum menetapkan TD dan YN sebagai tersangka, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 50 saksi. Neneng menambahkan bahwa kedua ASN tersebut juga telah diperiksa sebelumnya dan dipanggil kembali untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. "Jadi ada 50 saksi yang kita mintai keterangan, termasuk yang bersangkutan, mereka dipanggil kembali dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Penyidik juga menemukan bukti transfer dana ke rekening pribadi tersangka, yang menunjukkan adanya dugaan aliran dana yang tidak wajar. "Tim penyidik menghitung potensi dari kegiatan 2022-2024, itu baru potensi aliran dan ada bukti transfer ke rekening pribadi," ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi.

Kasus ini berhubungan dengan pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama tiga tahun anggaran. Kejaksaan menduga adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat terkait, yang berpotensi menghasilkan keuntungan pribadi. Penyidik masih mendalami pola pemberian uang, jumlah pihak yang menyerahkan dana, serta penggunaan dana yang diduga diterima oleh tersangka.

Proses penyidikan masih berlangsung, dan Kejaksaan Negeri Cimahi memastikan bahwa pengembangan kasus ini akan terus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain. "Masih dikembangkan dan betul tidak menutup kemungkinan ada TSK baru," tegas Neneng.

TD dan YN dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik terus melanjutkan penyidikan untuk memastikan total aliran dana serta pola dugaan pemerasan yang terjadi dalam program pelatihan kerja tersebut.