Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan rasa duka yang mendalam atas bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa yang berpusat di Kabupaten Nagekeo ini terjadi pada Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana ini mengakibatkan 38 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, ribuan warga terpaksa mengungsi untuk menghindari dampak lebih lanjut dari gempa tersebut. Dalam situasi darurat ini, Yorrys menekankan perlunya perhatian dan penanganan segera dari pemerintah.
Koordinasi dan Penanganan Segera
Yorrys mengimbau semua pihak, baik dari pusat maupun daerah, untuk melakukan koordinasi yang maksimal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh korban dan masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. "Sebagai Pimpinan DPD RI, saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Pemerintah diminta untuk segera memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di lokasi pengungsian. Ketersediaan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak harus menjadi prioritas. Selain itu, perlindungan khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. "Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh bantuan. Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan," tegasnya.
Pentingnya Akurasi Informasi
Yorrys juga menekankan bahwa akurasi informasi pascagempa sangat penting. Masyarakat yang terdampak diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kepanikan dan mengurangi peredaran informasi yang tidak akurat di lapangan.
Penanganan bencana berskala besar seperti ini memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang terintegrasi. Anggota TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan harus bekerja sama untuk mempercepat proses evakuasi dan pencarian. Proses pendataan korban juga harus dilakukan dengan akurat agar dapat menentukan langkah distribusi bantuan yang tepat. "Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
DPD RI berkomitmen untuk terus memantau situasi melalui kantor perwakilan daerah dan anggota dari Daerah Pemilihan NTT. Yorrys menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti setelah situasi darurat berakhir. Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan jaminan kehadiran negara hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
"Dalam situasi seperti ini, solidaritas dan gotong royong seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan. Mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita di NTT dan memberikan dukungan agar mereka dapat segera bangkit dari musibah ini," tutup Yorrys.
