SURABAYA - Choirul Anwar, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), berencana untuk mengajukan praperadilan setelah penahanannya diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penahanan ini berlangsung setelah masa tahanan awal selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim.
Choirul Anwar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana operasional KBS untuk periode 2016 hingga 2024, yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 10,2 miliar.
Penolakan Permohonan Penangguhan
Edward Dewaruci, kuasa hukum Choirul Anwar, mengungkapkan bahwa permohonan untuk penangguhan penahanan yang diajukan pihaknya telah ditolak oleh penyidik Kejati Jatim. "Iya, sudah diperpanjang penahanannya dan penangguhan tidak dikabulkan," jelas Edward saat dihubungi pada Senin (31/8/2026).
Proses Hukum yang Berlanjut
Edward juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam penetapan tersangka dalam kasus ini. Ia mempertanyakan mengapa belum ada tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejati Jatim, terutama dari kalangan pejabat Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan pemilik BUMD tersebut. "Sepertinya kami siapkan praperadilannya karena sampai sekarang tidak ada tersangka lainnya, terutama dari pihak Pejabat Pemkot selaku ownership BUMD," tegasnya.
Tim kuasa hukum masih melakukan kajian internal terkait langkah pengembalian kerugian negara sesuai dengan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta materi pembuktian untuk praperadilan mendatang. "Masih kita dalami dulu," tambah Edward.
Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, mengonfirmasi bahwa penyidikan masih berlangsung dan penahanan terhadap tersangka telah diperpanjang. Mengenai permohonan penangguhan penahanan dari pihak tersangka, Adnan menyatakan bahwa ia belum menerima salinan dokumen secara resmi. "Masih proses karena penahanan ada perpanjangan. Kami belum kopi (salin) nggih, yang jelas proses masih berjalan," ungkapnya.
Kasus yang melibatkan Choirul Anwar pertama kali diumumkan oleh Kejati Jatim pada Selasa (21/7/2026). Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa Choirul Anwar diduga telah mendesak staf Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran operasional yang fiktif dan tidak sesuai peruntukan selama tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan hasil penghitungan BPKP Jawa Timur, total kerugian negara mencapai Rp 10.209.664.735,60, dengan sekitar Rp 7,4 miliar di antaranya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Dampak dari penyelewengan dana ini dirasakan langsung oleh penghuni KBS, karena anggaran yang penting untuk pakan satwa dan pemeliharaan fasilitas ikut terpangkas secara sistematis. Atas perbuatannya, Choirul Anwar dijerat dengan Pasal 603 atau subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.