BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:29 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Senin, 31 Agt 2026 07:58 WIB

Empat Terdakwa Korupsi Dibebaskan, Kejati Sumut Lakukan Evaluasi Internal

31 Agt 2026, 07:58 WIB 88x dibaca 3 menit baca medan.kompas.com medan.kompas.com
K
Komang Yoga 88x dibaca · 3 menit baca
Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi saat menanggapi tuntutan massa Pujakesuma di Kantor Kejati Sumut, Senin (20/4/2026). Dalam aksinya massa menilai kasus videografer Toni Aji dikriminalisasi jaksa dan hakim. (Rahmat Utomo/Kompas.com)
Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi saat menanggapi tuntutan massa Pujakesuma di Kantor Kejati Sumut, Senin (20/4/2026). Dalam aksinya massa menilai kasus videografer Toni Aji dikriminalisasi jaksa dan hakim. (Rahmat Utomo/Kompas.com)

MEDAN - Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengeluarkan putusan bebas bagi empat terdakwa dalam kasus korupsi pada Agustus 2026. Keputusan ini mengundang perhatian luas, terutama karena ada terdakwa lain dalam kasus serupa yang justru dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.

Respons Kejaksaan Tinggi Sumut

Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan akan menghormati keputusan pengadilan. Namun, mereka juga berencana untuk melakukan evaluasi internal terhadap kasus yang berujung pada vonis bebas tersebut. Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dari seluruh perkara yang diputus bebas oleh PN Medan selama periode tersebut. Data ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kembali kualitas penanganan perkara di tingkat penuntutan.

"Kami menghormati keputusan hakim atas vonis bebas tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan perkara bebas yang divonis dan akan mengevaluasi perkara tersebut," ungkap Rizaldi.

Pentingnya Evaluasi Proses Pembuktian

Rizaldi menekankan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kelemahan dalam proses pembuktian atau faktor lain yang menyebabkan dakwaan jaksa tidak diterima oleh majelis hakim. Selain itu, Kejati Sumut juga akan melakukan eksaminasi internal terhadap jaksa yang menangani perkara-perkara tersebut. Proses ini bertujuan untuk menilai kembali apakah terdapat kesalahan dalam penyusunan berkas perkara maupun strategi pembuktian di persidangan.

Rizaldi menegaskan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara berjenjang melalui pimpinan kejaksaan. "Perkara tersebut akan diperiksa, melalui jajaran pimpinan akan melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap jaksa penangan perkara tersebut. Nantinya disitu akan diketahui jaksa membuat keliru atau ada bukti yang tidak kuat," tambahnya.

Dengan adanya eksaminasi ini, kejaksaan berharap dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi di masa mendatang agar tidak terjadi lagi vonis bebas akibat lemahnya pembuktian.

Kasus yang Menghasilkan Vonis Bebas

Berdasarkan pemantauan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan, salah satu kasus yang menghasilkan putusan bebas adalah dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kota Tebing Tinggi. Dalam kasus ini, terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dinyatakan bebas, sementara dua terdakwa lainnya dalam berkas terpisah justru dijatuhi hukuman.

Dua terdakwa yang terbukti bersalah adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Idam Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra. Perbedaan putusan dalam satu rangkaian perkara ini menunjukkan adanya pemisahan berkas atau splitsing yang menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda bagi masing-masing terdakwa.

Kasus lain yang menarik perhatian adalah dugaan korupsi dalam kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) tahun anggaran 2024. Dalam perkara ini, dua terdakwa, Erwin Saleh dan Anwar Syarif, juga dibebaskan dalam berkas terpisah, sementara dua terdakwa lainnya dinyatakan bersalah, yaitu Mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, dan Mantan Direktur CV Global Mandiri, Mhd Hamdani.