MEDAN - Kejaksaan Negeri Batubara telah mengajukan tuntutan terhadap empat terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penjualan aluminium dengan PT Indonesia Aluminium (Inalum), dengan hukuman penjara bervariasi antara 8 hingga 16 tahun. Terdakwa tersebut terdiri dari Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Joko Sutrisno, Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha Inalum, Dante Sinaga, Kepala Departemen Sales dan Marketing Inalum, Joko Susilo, serta Direktur Pelaksana Inalum, Oggy Achmad Kosasih.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batubara, Rahmat, mengungkapkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara hingga Rp 141 miliar. "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Joko Susilo, Oggy Achmad Kosasih, dan Dante Sinaga masing-masing selama 8 tahun," jelas Rahmat saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (26/8/2026) malam.
Tuntutan Denda dan Penjara yang Lebih Berat
Selain hukuman penjara, Jaksa juga menuntut ketiga terdakwa tersebut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta, yang jika tidak dibayar dalam waktu 140 hari akan diganti dengan hukuman penjara. Sementara itu, Joko Sutrisno dikenakan tuntutan lebih berat, yaitu pidana penjara selama 16 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 1.000.000.000. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam satu bulan, maka harta benda atau pendapatan akan disita dan dilelang untuk melunasi denda tersebut. "Apabila tidak dapat dilaksanakan, diganti dengan pidana penjara selama 180 hari," tambah Rahmat.
Kerugian Negara yang Signifikan
Jaksa juga meminta agar Joko Sutrisno membayar uang pengganti sebesar Rp 141.041.775.880,13. Jika tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar, maka dia akan dipidana penjara selama 3 tahun. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam surat dakwaan, Kejaksaan Negeri Batubara menyebutkan bahwa tindakan para terdakwa dalam kasus penjualan aluminium dengan PT Inalum telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 141 miliar. "Berdasarkan perhitungan akuntan publik, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 141.041.775.880," ungkap Jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/5/2026).
Kasus ini bermula dari penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT PASU pada tahun 2019 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, para terdakwa mengubah skema pembayaran dari cash dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi dokumen acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari. Perubahan skema ini diduga menyebabkan PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirim, sehingga negara mengalami kerugian sekitar USD 9 juta atau setara dengan Rp 141 miliar.