Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang menyelidiki laporan mengenai dugaan penguasaan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh sekelompok pihak. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat. Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyatakan bahwa temuan tersebut telah dilaporkan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.
Masalah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta berbagai organisasi perangkat daerah Pemprov Sulteng. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 14 September 2026, sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah terkait pelayanan BBM bersubsidi, khususnya solar.
Dugaan Penguasaan SPBU Perlu Diperhatikan
Anwar Hafid menekankan bahwa dugaan penguasaan wilayah SPBU perlu mendapatkan perhatian serius agar hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi tidak terganggu. "Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sulteng akan membawa laporan ini ke forum yang lebih tinggi, termasuk dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Anwar menambahkan pentingnya memastikan tidak ada pihak yang mengambil alih pelayanan BBM bersubsidi sehingga masyarakat dan pelaku usaha yang berhak tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM.
Antrean Panjang dan Kendala QR Code
Selain dugaan penguasaan BBM, rapat tersebut juga membahas masalah antrean panjang truk kontainer yang disebabkan oleh kendala penggunaan barcode atau QR code saat pengisian solar bersubsidi. Anwar mengingatkan bahwa persoalan pelayanan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.
"Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program Berani Lancar di sektor transportasi," tambahnya.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah QR code milik truk kontainer yang tidak dapat dipindai saat kendaraan berada di depan nozzle. Untuk mengatasi masalah ini, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah akan menugaskan petugas khusus untuk membantu pengecekan QR code di SPBU dan melakukan pengecekan secara mobile terhadap truk kontainer yang sedang antre.
Anwar mengingatkan, "Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah."
Pemprov Sulawesi Tengah juga berencana mengirimkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta diskresi terkait kendala teknis penggunaan QR code yang berada di luar kendali masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan masyarakat yang berhak dan membutuhkan BBM bersubsidi tetap mendapatkan pelayanan meskipun terjadi gangguan teknis pada sistem.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying.