BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Sabtu, 29 Agt 2026 01:48 WIB

Investigasi Dugaan TPPO dalam Kasus Kematian PMI Catherine Rohi

29 Agt 2026, 01:48 WIB 82x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
A
Almira Rara Susanti 82x dibaca · 3 menit baca
Ilustrasi perdagangan orang.(TATSIANA VOLKAVA VIA GETTY IMAGES via BBC Indonesia)
Ilustrasi perdagangan orang.(TATSIANA VOLKAVA VIA GETTY IMAGES via BBC Indonesia)

KUPANG – Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR-NTT) melaporkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemalsuan dokumen untuk anak di bawah umur, serta kematian Catherine Septiani Rohi, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kota Kupang. Laporan ini disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dan Kota Kupang.

Dalam surat bernomor 18/B-Eks/PIAR-NTT/VIII/2026, PIAR-NTT meminta agar pihak berwenang melakukan penyelidikan mendalam terkait proses keberangkatan Catherine ke Malaysia dan penyebab kematiannya. Catherine diduga berangkat ke Malaysia pada tahun 2013 saat usianya masih sekitar 13 tahun. Namun, dalam dokumen keberangkatan, tahun kelahirannya diduga diubah dari 1999 menjadi 1991, sehingga tercatat berusia 22 tahun.

Investigasi Terhadap Proses Keberangkatan

PIAR-NTT menilai bahwa manipulasi identitas ini perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat Catherine seharusnya masih berstatus sebagai anak di bawah umur pada saat keberangkatannya. Mereka mencurigai adanya pihak atau jaringan perekrut yang terlibat dalam proses keberangkatan Catherine secara non-prosedural ke Malaysia.

PIAR-NTT meminta Polda NTT dan BP3MI NTT untuk melacak agensi, perusahaan penempatan pekerja migran, serta individu yang diduga terlibat dalam perekrutan dan pengiriman Catherine pada tahun 2013. Selain itu, mereka juga meminta agar aparat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen, termasuk dokumen kependudukan dan paspor yang digunakan oleh Catherine saat berangkat.

Pemeriksaan Jenazah dan Permintaan Dokumen

PIAR-NTT juga menginginkan agar pihak berwenang memeriksa dokumen administrasi terkait pengiriman jenazah Catherine dari Malaysia ke Indonesia. Hal ini mencakup manifes kargo jenazah untuk mengetahui pihak atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pemulangan jenazah tersebut. Mereka juga mempertanyakan penyebab kematian Catherine, yang dilaporkan terkait dengan kecelakaan tunggal di Malaysia.

Dalam surat pengaduan, keluarga Catherine diinformasikan tentang pemulangan jenazah pada 27 Agustus 2026. Namun, jenazah tersebut tiba di Indonesia tanpa disertai dokumen otopsi resmi atau laporan post-mortem serta sertifikat kematian dari otoritas Malaysia. PIAR-NTT meminta Polda NTT untuk memfasilitasi pemeriksaan atau melakukan otopsi ulang secara independen jika diperlukan, demi memastikan penyebab kematian yang sebenarnya.

Lebih lanjut, mereka juga meminta KBRI Kuala Lumpur untuk mendesak otoritas Malaysia agar menyerahkan dokumen medis dan dokumen kematian Catherine kepada pihak Indonesia. PIAR-NTT menekankan pentingnya menelusuri pihak yang memberikan izin atau kuasa terhadap proses otopsi di Malaysia serta pihak yang pertama kali melaporkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan tunggal.

PIAR-NTT tidak hanya meminta pengusutan hukum, tetapi juga pendampingan bagi keluarga korban. Mereka meminta DP3A Provinsi NTT dan Kota Kupang untuk memberikan layanan trauma healing, konseling, serta pendampingan psikologis kepada keluarga Catherine. Selain itu, perlindungan hukum juga diminta untuk mengantisipasi kemungkinan intimidasi dari pihak-pihak yang terkait dengan proses perekrutan Catherine.

PIAR-NTT menegaskan bahwa kasus ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran perlindungan anak, dugaan TPPO, pemalsuan dokumen, serta kematian seorang PMI yang penyebabnya masih dipertanyakan. "Kami berharap Polda NTT, BP3MI, DP3A, KBRI Kuala Lumpur, dan lembaga terkait segera berkoordinasi untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa ini," ungkap Sarah Lery Mboeik, Koordinator Pelaksana PIAR-NTT.

Pengaduan ini juga disampaikan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Ketua Komisi III DPR RI, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. PIAR-NTT menekankan bahwa pengaduan ini merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga Catherine Septiani Rohi dan memastikan bahwa semua fakta terkait keberangkatan serta kematiannya dapat terungkap dengan jelas.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda NTT, Hendry Novika Chandra, menyatakan bahwa pihaknya akan mencari informasi lebih lanjut mengenai pengaduan tersebut. "Saya cari info dulu soal pengaduan itu. Nanti saya akan infokan," ujarnya singkat.