Universitas Wijaya Putra (UWP) mengeluarkan pernyataan resmi setelah menjadi salah satu pihak yang digugat dalam kasus perbuatan melawan hukum terkait pendidikan anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto. Gugatan yang terdaftar dengan nomor 807/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut juga mencantumkan Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sebagai tergugat I, dan Sukur Priyanto sebagai tergugat II.
Menanggapi gugatan tersebut, Arief Syahrul Alam, kuasa hukum UWP yang berperan sebagai tergugat III, menyatakan bahwa pihak kampus telah memastikan bahwa pendaftaran Sukur Priyanto untuk program S2 telah melalui proses seleksi administratif dan memenuhi ketentuan akademik yang berlaku. UWP juga berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses persidangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.
Proses Penerimaan Mahasiswa
Alam menjelaskan bahwa UWP memiliki standar tertentu dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk syarat kepemilikan ijazah S1 bagi calon mahasiswa program magister. "Sepanjang dia menunjukkan syarat untuk bisa masuk ke S2 harus mempunyai ijazah S1. Dan itu sudah ada semua, makanya dia kita terima sebagai mahasiswa S2," ungkapnya saat dihubungi pada Senin (24/8/2026).
Ia menambahkan bahwa secara administratif, kampus telah memeriksa semua berkas pendaftaran yang diajukan sebelum menetapkan status Sukur sebagai mahasiswa resmi. Selama menempuh studi pascasarjana di UWP, Sukur disebut telah menyelesaikan kewajiban akademiknya dalam waktu kurang lebih 18 bulan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. "Pendidikan yang dia jalani sesuai akademik, setahun setengah. Dan itu dijalani," tambahnya.
Klarifikasi Terkait Ijazah
Lebih lanjut, Alam menjelaskan bahwa institusi pendidikan tidak memiliki wewenang untuk memverifikasi keaslian dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sebelumnya secara sepihak. Menurutnya, selama semua persyaratan penerimaan mahasiswa telah dipenuhi, kampus dapat memproses pendaftaran calon mahasiswa. "Dari S1, sepanjang kami dari kampus, kami tidak perlu membuat pembuktian apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Sepanjang dia menunjukkan syarat untuk bisa masuk ke S2 harus mempunyai ijazah S1 dan itu sudah ada semua," jelasnya.
Di sisi lain, penggugat, Indah Kuntarti, mempertanyakan riwayat pendidikan tinggi Sukur Priyanto di jenjang S1 dan S2, yang menurutnya tidak terdaftar dalam sistem data pendidikan tinggi resmi. Kecurigaan ini muncul setelah Indah dan timnya melakukan penelusuran secara mandiri. Mereka mengklaim tidak menemukan bukti bahwa Sukur Priyanto terdaftar di kedua jenjang pendidikan tersebut. "Untuk S1 dan S2-nya itu tidak ada. Dari kampus pertama itu tidak terdaftar. Lalu dia melakukan upaya untuk daftar ke S2, tapi S2-nya juga tidak terdaftar juga," katanya setelah persidangan di Ruang Sari 1 PN Surabaya, Selasa (18/8/2026).
Indah menegaskan bahwa gugatan ini tidak bertujuan untuk menuduh ijazah Sukur sebagai palsu. Ia menekankan bahwa isu yang dibawa ke pengadilan adalah mengenai keabsahan dan kebenaran riwayat pendidikan Sukur. "Bukan palsu, cuma diragukan karena tidak terdaftar di PDDIKTI," imbuhnya. Ia juga menambahkan bahwa Sukur diketahui pernah menempuh studi S1 di STIE Prima Visi Surabaya, namun kampus tersebut pernah mengalami masa vakum operasional sebelum kembali aktif. "Kalau S1-nya yang saya tahu itu di Prima Visi. Nah, itu tidak ada," terangnya.
Persoalan mengenai riwayat pendidikan S1 Sukur kemudian dikaitkan dengan proses kelanjutannya ke jenjang magister (S2).