Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengonfirmasi bahwa layanan penerbangan di bandara tersebut masih berjalan dengan aman meskipun terdapat kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, menyatakan, "Sejauh ini belum ada, dan semoga tidak ada dampak terhadap operasional penerbangan maupun jarak pandang di bandara," pada hari Sabtu (22/8/2026).
Stabilitas Layanan Penerbangan
Menurut I Kadek Yuli Sastrawan, hingga saat ini, penyelenggaraan layanan penerbangan dan pergerakan penumpang di Bandar Udara Kelas I APT Pranoto masih tergolong stabil. Dari tanggal 1 hingga 21 Agustus 2026, bandara ini telah melayani total 40.336 pengguna layanan penerbangan, yang terdiri dari 19.897 penumpang yang tiba dan 20.439 penumpang yang berangkat dari Kota Samarinda. Meskipun jarak pandang di area bandara dan sekitarnya masih aman, pihak bandara tetap menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang mungkin terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan.
Persiapan Menghadapi Dampak Kabut Asap
Area terminal penumpang di bandara telah dilengkapi dengan pendingin udara dan alat penyaring udara. "Selain itu, juga terdapat fasilitas kesehatan, yaitu Balai Karantina Kesehatan yang bersiaga. Jika nantinya memang terdampak asap, maka seluruh pengguna jasa akan diimbau untuk menggunakan masker," tambah I Kadek Yuli Sastrawan. Otoritas bandara juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), AirNav, kepolisian, dan maskapai penerbangan untuk mengantisipasi potensi dampak kabut asap.
Di samping itu, pihak bandara memberikan imbauan kepada masyarakat di sekitar agar tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan di dekat bandara, karena hal tersebut dapat mengganggu operasional penerbangan. Masyarakat diingatkan bahwa tindakan pembakaran yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.