JAYAPURA – Pada hari Jumat, 25 September 2026, tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua yang dikenal dengan inisial JJW, serta di Kantor Sekretariat DPR Papua yang terletak di Kota Jayapura. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPR Papua untuk periode 2015 hingga 2025, dengan nilai anggaran yang sedang diselidiki mencapai Rp 44,2 miliar.
Jusak Elkana Ayomi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan langkah hukum paksa untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh penyidik. "Kami melakukan upaya paksa berupa penggeledahan. Kami melakukan pemeriksaan memang di ruang kerja dari mantan Sekwan itu, sampai dengan penggeledahan kondisinya masih terkunci sehingga Sekwan baru tidak bisa masuk," ungkap Jusak di Jayapura.
Alasan Penggeledahan
Menurut Jusak, kondisi terkuncinya ruang kerja mantan Sekwan menjadi salah satu alasan penggeledahan dilakukan. Hal ini disebabkan masih adanya dokumen penting yang diperlukan untuk mengungkap dan memperkuat bukti dalam kasus ini. "Itulah yang menjadi sebab kita melakukan penggeledahan karena banyak dokumen yang tidak bisa kami kumpulkan untuk menyusun dan menemukan alat bukti," tambahnya.
Jusak juga menyatakan bahwa penyidik kini tengah fokus untuk menelusuri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas selama sepuluh tahun terakhir, termasuk mekanisme pelaksanaan dan penggunaan anggarannya. Dari hasil penggeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik berhasil mengamankan tujuh boks kontainer yang berisi dokumen pertanggungjawaban. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis dan diteliti oleh tim Pidsus Kejati Papua untuk memperkuat proses pembuktian dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Pemeriksaan Saksi dan Audit Keuangan
Dalam proses penyidikan, Kejati Papua telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas serta pengelolaan dan alokasi anggaran. Terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara, Kejati Papua masih menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat Provinsi Papua. Kejati Papua menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut dan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.