Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencatat penambahan sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang kini terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini terjadi setelah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN). Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial di bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, menyatakan bahwa pemutakhiran DTSEN sangat penting untuk menanggapi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta untuk mengatasi berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan.
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN
Andy menjelaskan bahwa pemutakhiran ini diperlukan untuk merespons kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. "Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kami respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kami tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran," ujarnya dalam sebuah diskusi mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan yang berlangsung di Politeknik Statistika STIS, Jakarta.
Menurutnya, pemanfaatan DTSEN memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hasil positif dari pemutakhiran ini adalah tercatatnya masyarakat yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. "Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu," tambahnya.
Proses Penentuan Desil dan Respons Terhadap Masukan
Pemutakhiran DTSEN juga berhubungan dengan proses penentuan desil yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas program perlindungan sosial. Andy menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan untuk menyempurnakan metodologi dan penentuan desil. Diskusi akademis menjadi salah satu wadah untuk mengevaluasi proses tersebut. "Tadi ada Mas Media Askar dari Celios. Dia memberikan masukan-masukan yang saya rasa ini konstruktif untuk pemerintah untuk membenahi semuanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Andy menjelaskan bahwa pemutakhiran tidak hanya mencakup pembaruan data secara administratif, tetapi juga respons terhadap temuan di lapangan. "Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran," ungkapnya.
Prof. Setia Pramana, Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan bahwa DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data pemerintah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE. Setiap sumber data memiliki karakteristik dan kelengkapan informasi yang berbeda, sehingga proses integrasi menjadi bagian penting dalam penyusunan basis data sosial ekonomi.