BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:29 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Sabtu, 10 Okt 2026 00:31 WIB

Kementerian HAM Jabar Tanggapi Penolakan Pembangunan Gereja di Purwakarta

10 Okt 2026, 00:31 WIB 83x dibaca 3 menit baca bandung.kompas.com bandung.kompas.com
S
Shinta Islamadina 83x dibaca · 3 menit baca
Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail didampingi Sekda Purwakarta dan Sekretaris FKUB, Jumat (9/10/2026).(Muhamad Hidayat)
Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail didampingi Sekda Purwakarta dan Sekretaris FKUB, Jumat (9/10/2026).(Muhamad Hidayat)

PURWAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian HAM) Jawa Barat berinisiatif untuk mengatasi penolakan pembangunan rumah ibadah bagi umat Kristen Protestan Simalungun yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyatakan bahwa setelah melakukan peninjauan lokasi dan memeriksa dokumen, semua persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah tersebut telah dipenuhi.

Hasbullah menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ia menyatakan, “Sekali lagi bahwa negara harus hadir, siapa pun tanpa memandang agama. Ketika ada perlakuan diskriminatif, tentu negara harus datang bisa memberi perlindungan kepada mereka secara hukum yang memenuhi syarat.” Kunjungan ini dilakukan setelah munculnya penolakan terhadap rencana pembangunan rumah ibadah tersebut.

Aksi Penolakan oleh Masyarakat

Sebelumnya, pada hari Kamis (8/10/2026), sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta menggelar demonstrasi di depan Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Hasbullah menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta untuk memverifikasi dokumen persyaratan yang ada. Ia juga mengunjungi lokasi rencana pembangunan dan mengamati kondisi masyarakat di sekitarnya. “Setelah kami lihat, ini semua proses sudah ditempuh. Bahkan tadi saya ke lokasi mengecek warga di situ, di depannya tidak ada persoalan,” ujarnya.

Menurut Hasbullah, kebebasan beragama telah dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah diatur lebih lanjut dalam ketentuan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ia menyebutkan bahwa dokumen yang diperiksa mencakup dukungan dari umat dan warga setempat serta status tanah. Terdapat lebih dari 90 calon pengguna rumah ibadah dan dukungan dari 60 warga setempat. “Dibuktikan dengan rekomendasi ini, bahkan tadi sudah 90 lebih, kan persyaratan minimal itu kan 90 ya, dari masyarakat, kemudian 60 warganya dari jemaah itu mengusulkan. Dan itu sudah ditempuh, termasuk tentang status tanah dan sebagainya itu mereka sudah punya,” jelas Hasbullah.

Komitmen Pemerintah Daerah

Ia juga menambahkan bahwa kelompok umat tersebut telah melakukan sosialisasi selama lebih dari tiga tahun serta membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar lokasi. Meskipun demikian, Hasbullah mengakui adanya penolakan dari beberapa pihak terhadap rencana pendirian rumah ibadah tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penolakan dari sejumlah orang tidak mencerminkan pandangan seluruh masyarakat setempat. Kementerian HAM berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, juga menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus diizinkan jika semua persyaratan telah dipenuhi. “Harus diizinkan, bukan akan diizinkan. Karena itu kan hak beribadah,” ujar Bupati. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak akan menghalangi proses perizinan yang telah memenuhi ketentuan. Namun, jika ada persyaratan yang belum dipenuhi, pemerintah perlu mencari solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama telah dikeluarkan. Meskipun demikian, kesesuaian dokumen dan persyaratan tetap harus diverifikasi. Mengenai penolakan dari warga, Bupati menekankan pentingnya penyelesaian yang menjaga kondusivitas masyarakat tanpa mengabaikan hak setiap individu untuk beribadah. Polemik ini sebelumnya juga dibahas dalam musyawarah di Aula Desa Cikopo pada Minggu (20/9/2026), namun pertemuan tersebut berakhir ricuh akibat ketegangan di antara pihak-pihak yang hadir.