Kementerian Sosial telah merekrut sekitar 13.000 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam operasional Sekolah Rakyat. Proses rekrutmen ini dilakukan secara bertahap dan terbuka, bertujuan untuk menjamin kualitas pengajaran serta pendampingan bagi siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal ini di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (29/10/2026). Saat ini, jumlah tenaga yang terlibat dalam Sekolah Rakyat, yang meliputi guru, wali asrama, dan wali asuh, telah mencapai lebih dari 13.000 orang.
Rekrutmen Berkelanjutan Setiap Tahun
Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, Menteri Sosial memastikan bahwa rekrutmen akan dilakukan setiap tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan wali asuh dan wali asrama. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengoperasikan 500 unit Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2029. “Kita semua kira-kira sudah ada sekitar 13.000 orang, mulai dari guru, wali asrama, wali asuh. Namun, setiap tahun kami akan seleksi ya. Kebutuhan wali-wali ini menyesuaikan kelas, menyesuaikan sarana dan prasarananya yang ditargetkan pemerintah,” ungkapnya.
Penggunaan Tenaga Pendamping Awal
Menteri Sosial menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan program, operasional Sekolah Rakyat sempat mengandalkan tenaga pendamping dari berbagai pilar sosial dan pendamping keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, seiring berjalannya waktu, rekrutmen untuk formasi resmi dilakukan secara terbuka dan transparan, mirip dengan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Untuk Sekolah Rakyat sementara memang menggunakan bantuan dari SDM Kementerian Sosial, apakah itu pendamping PKH atau pilar-pilar sosial yang lain. Namun, di luar itu kita lakukan seleksi. Ketika hasil seleksi selesai, SDM-nya sudah ada, maka yang diperbantukan di situ ditarik mundur,” jelasnya.
Selain tenaga pendidik dan pengasuh, Menteri Sosial juga menyatakan bahwa pemenuhan tenaga pendukung lainnya, seperti petugas keamanan, juru masak, hingga petugas kebersihan, terus dilengkapi secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat berfungsi secara optimal. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1–4, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 182 titik Sekolah Rakyat, baik yang bersifat rintisan maupun terintegrasi, yang menampung 44 ribu siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung oleh belasan ribu guru, wali asrama, dan wali asuh.