SURABAYA - Sejak 1 Januari hingga 1 September 2026, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur mencapai 5.400 kasus. Kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan angka tersebut. Dengan angka ini, Jawa Timur menempati posisi ketiga tertinggi untuk kasus PHK di Indonesia, setelah Jawa Barat dengan 10.880 kasus dan Banten yang mencatat 6.303 kasus.
Distribusi Kasus PHK di Wilayah
Dalam rincian kabupaten dan kota, Kabupaten Sumenep mencatat angka tertinggi dengan 280 kasus, diikuti oleh Kota Surabaya dengan 116 kasus, Kabupaten Sidoarjo yang mengalami 105 kasus, dan Kabupaten Tulungagung dengan 94 kasus. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sugeng Lestari, menjelaskan bahwa data PHK ini diambil dari penerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dampak Industri Terhadap PHK
Industri yang paling terdampak di Jawa Timur adalah sektor manufaktur dan jasa. Sugeng menambahkan bahwa ketidakpastian kondisi global menyebabkan harga bahan baku meningkat, yang pada gilirannya mempengaruhi proses produksi. “Ada kenaikan harga bahan baku dan persaingan produk dari China terutama. Kemarin, industri bola, ekspornya kalah dengan China. Kenaikan harga minyak itu menyebabkan kenaikan harga bahan baku, karet sintetis itu naik,” ungkapnya.
Upaya Mitigasi PHK oleh Pemerintah
Untuk mengurangi angka PHK yang tinggi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur melakukan dialog dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak agar tidak melakukan pemangkasan karyawan. “Ada efisiensi lain misalnya produksi, efisiensi fraud kerugian perusahaan yang dihilangkan, kita bantu. Kita sebagai fasilitator bantu soal pajaknya,” jelas Sugeng.
Tahun ini, hingga awal September, tercatat sekitar 50.000 kasus penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara nasional. JKP merupakan bantuan dari BPJS yang memberikan 60 persen dari upah terakhir setiap bulan selama maksimal enam bulan serta pelatihan kerja. Sugeng menyatakan bahwa Jawa Timur cukup berhasil dalam menyosialisasikan program JKP sehingga pekerja yang terkena PHK dapat menerima bantuan dan kembali bekerja. Namun, program ini juga menjadi acuan untuk angka PHK. “Sebenarnya Disnakertrans Jatim dan BPJS cukup sukses menyosialisasikan JKP. Bukan berarti provinsi PHK kecil tapi penerima JKP kecil. Bisa jadi PHK sama, cuma penerima JKP sedikit,” pungkasnya.