BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Sabtu, 05 Sep 2026 17:47 WIB

Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diprediksi Mencapai 8 Persen akibat Penyesuaian Fuel Surcharge

05 Sep 2026, 17:47 WIB 92x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
R
Rizky Ananta 92x dibaca · 2 menit baca
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa penyesuaian batas maksimal fuel surcharge (FS) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi yang berlaku pada September 2026 tidak berarti adanya kenaikan pada tarif dasar tiket pesawat. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan perubahan harga bahan bakar penerbangan (avtur) global yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, menjelaskan bahwa fuel surcharge adalah komponen biaya terpisah dari tarif dasar tiket. “Penyesuaian fuel surcharge murni dilakukan untuk merespons dinamika harga avtur dunia, bukan merupakan kenaikan tarif dasar tiket pesawat. Komponen fuel surcharge juga wajib dicantumkan secara terpisah pada tiket agar masyarakat mendapatkan informasi tarif secara transparan,” ungkap Lukman di Jakarta pada Jumat (4/9/2026).

Data Kenaikan Harga Avtur

Berdasarkan data yang dirilis pada 1 September 2026, rata-rata harga avtur mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen, dari Rp 21.892 per liter pada Agustus menjadi Rp 23.315 per liter pada September. Mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, Kemenhub menetapkan batas maksimal FS untuk September 2026 sebesar 40 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), meningkat dari 30 persen pada bulan sebelumnya.

Implikasi Terhadap Harga Tiket

Lukman menyatakan bahwa dengan penyesuaian fuel surcharge tersebut, rata-rata kenaikan harga tiket pesawat diperkirakan sekitar delapan persen. Namun, angka 40 persen tersebut bukan berarti harga tiket pesawat akan naik sebesar itu. “Angka 40 persen itu mengacu pada persentase maksimal dari Tarif Batas Atas untuk komponen fuel surcharge, bukan 40 persen dari total harga tiket. Maskapai juga tidak diwajibkan menerapkan batas maksimal tersebut dan dapat menetapkan fuel surcharge di bawah 40 persen sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing,” tambahnya.

Dia juga menekankan bahwa semua badan usaha angkutan udara harus memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku saat menentukan harga tiket pesawat. Penetapan tarif dan komponen fuel surcharge harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menyebabkan harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang melebihi Tarif Batas Atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Kami mengimbau kepada seluruh maskapai agar dalam menetapkan harga tiket tetap mematuhi ketentuan Tarif Batas Atas. Penyesuaian fuel surcharge bukan berarti maskapai dapat menetapkan harga tiket tanpa batas," tegas Lukman.

Kemenhub akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan tarif yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi kepada maskapai yang melanggar. Lukman menambahkan bahwa Kemenhub berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional industri penerbangan nasional dan perlindungan konsumen, serta memastikan tarif penerbangan tetap kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.