Produksi batu bara yang mengalami penurunan bersamaan dengan peningkatan penerimaan negara menjadi indikasi adanya perubahan dalam pendekatan pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba). Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mengemukakan bahwa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dilihat dalam konteks kebijakan produksi yang lebih terukur serta kondisi harga komoditas.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PNBP dari batu bara hingga 31 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp66 triliun, meningkat dari Rp59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata produksi batu bara mengalami penurunan dari sekitar 68 juta ton per bulan pada 2025 menjadi sekitar 60 juta ton per bulan pada 2026.
Peningkatan PNBP dan Dampaknya
PNBP dari nikel juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai Rp21 triliun hingga 31 Agustus 2026, dibandingkan dengan Rp10 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Total penerimaan dari seluruh subsektor pertambangan hingga akhir Agustus 2026 tercatat sebesar Rp108 triliun. Abdul Rahman menilai bahwa peningkatan penerimaan ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tata kelola sektor minerba.
“Saya mengapresiasi kebijakan tata kelola Menteri ESDM di sektor minerba dan migas. Salah satu indikatornya terlihat dari penerimaan negara, termasuk PNBP minerba yang menunjukkan peningkatan,” ujar Abdul Rahman.
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Abdul Rahman mengemukakan bahwa penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar, penerimaan negara, dan keberlanjutan cadangan sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak seharusnya hanya diukur dari volume produksi semata.
“Produksi mengalami penyesuaian, tetapi penerimaan negara justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya diukur dari seberapa besar volume yang ditambang, tetapi juga dari nilai ekonomi yang diterima negara,” jelasnya.
Pergerakan harga komoditas juga menjadi faktor penting dalam analisis kenaikan penerimaan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mencatat bahwa harga batu bara global pada Januari hingga Agustus 2026 berkisar antara 122-150 dolar AS per ton, lebih tinggi dibandingkan dengan kisaran 100-120 dolar AS per ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Abdul Rahman menekankan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar internasional, kondisi geopolitik, nilai tukar, dan perkembangan harga energi global.
“Karena itu, pemerintah harus mampu membaca momentum pasar. Indonesia merupakan salah satu pemasok penting komoditas minerba dunia. Produksi tidak harus dikejar sebesar-besarnya apabila dengan tata kelola yang lebih terukur kita bisa mengoptimalkan penerimaan sekaligus menjaga cadangan sumber daya alam,” ungkapnya.
Abdul Rahman juga menekankan pentingnya mengaitkan penurunan produksi dengan kepentingan menjaga cadangan sumber daya alam untuk jangka panjang. Ia berpendapat bahwa pengelolaan minerba harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan saat ini dan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.
“Produksi minerba yang lebih terukur mencerminkan kearifan dalam mengelola sumber daya alam sekaligus bentuk keadilan antargenerasi. Generasi mendatang juga membutuhkan cadangan minerba yang ada di bumi Indonesia untuk kepentingan pembangunan mereka,” tambahnya.
Ia menilai bahwa pendekatan ini perlu mengubah orientasi pengelolaan sumber daya alam dari sekadar mengejar volume produksi menuju optimalisasi nilai ekonomi yang diterima negara. “Kalau sumber daya yang kita keluarkan lebih sedikit tetapi manfaat ekonomi yang diterima negara meningkat, kita memperoleh dua manfaat sekaligus: penerimaan negara yang lebih optimal dan cadangan sumber daya alam yang lebih terjaga untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Abdul Rahman menekankan bahwa arah kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan nasional, transparansi, hilirisasi, kebutuhan domestik, dan keberlanjutan lingkungan. Ia berpendapat bahwa pengelolaan minerba harus memastikan bahwa sumber daya yang ditambang memberikan nilai ekonomi yang optimal tanpa mengabaikan ketersediaan cadangan.
“Indonesia jangan hanya mengejar volume dan menjadi pemasok komoditas dalam jumlah besar. Sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip nilai tambah: produksi terukur, penerimaan negara optimal, kebutuhan domestik terjamin, hilirisasi berjalan, dan cadangan tetap terjaga. Ini adalah arah tata kelola yang perlu terus diperkuat,” tutupnya.