BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 11:02 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 08 Okt 2026 00:22 WIB

Kepala Desa Riau Berjuang Melawan Perusahaan Sawit untuk Melindungi Lahan Warga

08 Okt 2026, 00:22 WIB 85x dibaca 7 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
I
Ilham Saputra 85x dibaca · 7 menit baca
Ratusan warga Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, saat menolak lahannya diambil Agrinas, beberapa waktu lalu.(KOMPAS.COM/Dok. Kades Lubuk Besar.)
Ratusan warga Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, saat menolak lahannya diambil Agrinas, beberapa waktu lalu.(KOMPAS.COM/Dok. Kades Lubuk Besar.)

PEKANBARU - Tri Aprianto, Kepala Desa Lubuk Besar di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, bertekad untuk melindungi lahan milik warganya yang terancam oleh salah satu perusahaan sawit. Sejak Maret hingga April 2026, desa ini beberapa kali dikunjungi oleh pihak yang mengklaim sebagai perwakilan perusahaan sawit dan mitra Kerja Sama Operasional (KSO) yang menyatakan bahwa ribuan hektare lahan sawit warga termasuk dalam kawasan hutan yang akan disita oleh negara.

“Kalau realisasi penyitaan belum. Tapi percobaan sudah beberapa kali yang berujung konflik. Justru Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum turun, tapi malah yang datang itu dari pihak perusahaan dan KSO-nya,” ungkap Tri melalui sambungan telepon pada Selasa (6/10/2026).

Metode Pendekatan yang Tidak Humanis

Tri menilai cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak manusiawi. Mereka datang berombongan menggunakan mobil dan langsung memasuki lahan warga tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. “Mereka datang berbondong-bondong pakai mobil langsung ke lahan, tidak konfirmasi ke desa. Pulangnya ya kami stop untuk tanya maksud dan tujuannya apa,” tambahnya.

Modus operandi yang digunakan oleh pihak perusahaan juga beragam, termasuk berpura-pura menjadi pembeli lahan. “Ada yang datang pura-pura cari lahan, yang penting bisa lihat lahan itu, dan pura-pura beli lahan. Ternyata di dalam mobilnya kami lihat baju mereka perusahaan itu,” jelas Tri.

Situasi di Desa Lubuk Besar menjadi tegang, bahkan pernah terjadi kontak fisik antara warga dan pihak perusahaan. “Kalau tidak cepat kita tengahi bakal terjadi pertumpahan darah. Karena warga sudah ada yang bawa senjata juga,” ungkapnya.

Pertemuan Resmi dan Tantangan Bukti Hukum

Tri merasa geram karena pihak yang datang mengatasnamakan negara tidak beretika. “Mereka yang datang ini dari pihak perusahaan. Kalau mereka datang mengatasnamakan negara, harusnya kan koordinasi dengan desa. Tapi, dari dua hingga tiga kali kejadian mereka tidak ada koordinasi dengan saya,” tegasnya.

Sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Kemuning, Tri meminta pertemuan resmi di Kantor Camat Kemuning untuk mempertanyakan dasar klaim bahwa desa mereka termasuk dalam kawasan hutan. “Yang kita perdebatkan waktu itu adalah desa kami disebut masuk kawasan hutan. Sejak kapan desa kami masuk dalam zona kawasan hutan? Mana SK penunjukan kawasannya? Enggak pernah tuh kami lihat pihak Kehutanan datang ke sini,” kata Tri.

Ia mengungkapkan bahwa lahan yang diklaim akan disita seluas sekitar 3.000 hektare, yang jika benar disita, akan menghilangkan tidak hanya kebun sawit tetapi juga zona permukiman warga. “Saya bilang, kalian ini mau ambil apa sebenarnya. Kalau lahan kosong bolehlah, tapi kalau kebun sawit orang, enggak ada kebenarannya di sana,” ujarnya.

Tri bahkan menawarkan lahan kosong ratusan hektare, namun ditolak oleh pihak perusahaan. “Saya tawarkan lahan kosong itu ada ratusan hektare, enggak mau dia. Maunya kebun sawit yang sudah produksi. Kalau seperti ini ceritanya, saya pikir ini lebih dari penjajah,” lanjutnya.

Menurut Tri, prosedur seharusnya dimulai oleh Satgas PKH sebelum perusahaan mengambil alih lahan. “Satgas PKH-nya tidak kami temukan. Tidak pernah dialog dengan masyarakat. Harusnya kan Satgas PKH duluan barulah perusahaan. Ini tidak. Perusahaan datang tiba-tiba mau ambil lahan. Sudah ada sekitar 7 kali mereka datang,” sebut Tri.

Belakangan, tim Satgas PKH sempat datang untuk memasang plang penyitaan, tetapi ditolak keras oleh warga sehingga batal dilakukan.

Ancaman dan Teror yang Diterima

Dalam perjuangannya, Tri mengaku pernah dibujuk dengan iming-iming imbalan. “Karena mereka merasa sudah tersendat, mereka panggil saya difasilitasi aparat juga sama KSO perusahaan tersebut. Jadi menawarkan ratusan hektare untuk saya, tapi saya tegaskan tidak mau. Saya tinggalin mereka,” ungkap Tri.

Ia menegaskan posisinya untuk mendukung warga. “Saya termasuk kepala desa yang nomor satu berada di depan dalam masalah ini. Jadi, banyak kepala desa yang cari aman, tapi saya tidak. Saya tak peduli mau dipecat, mau kek apa, enggak peduli. Bagi saya kebaikan kampung saya nomor satu,” tegasnya.

Tri menjelaskan bahwa sawit adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Lubuk Besar. Selama 15 tahun terakhir, sawit telah menjadi pendorong ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. “Masyarakat di sini enggak perlu dibantu sebenarnya. Mereka hidup kok di sini. Mereka yang tak punya kebun, bisa bekerja di lahan orang lain,” katanya.

Sejak penolakan itu, Tri mengaku mengalami teror, termasuk kaca mobilnya yang pernah dipecah saat terparkir. “Kaca mobil saya pernah pecah. Waktu itu sedang di luar, mobil parkir. Saya sampai ganti pelat nomor kalau keluar untuk antisipasi. Sering juga saya mendapat telepon dari nomor tak dikenal,” akui Tri.

Saat ini, situasi di Lubuk Besar mulai membaik, namun upaya untuk mempengaruhi warga masih terus berlangsung. “Perihal penertiban kawasan hutan, harus dilakukan secara tertib. Kalau soal penyitaan, janganlah perusahaan yang duluan muncul, Satgas PKH dulu lah. Sosialisasi ke masyarakat. Saya juga bukan mau nantang pemerintah. Tapi kalau caranya bar-bar seperti itu, tentu kami melawan. Warga bilang siap mati,” tutup Tri.

Penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH terus menjadi sorotan masyarakat yang lahannya terdampak. Mereka mempertanyakan dasar penetapan kawasan hutan yang menjadi objek penertiban, terutama terhadap lahan yang selama ini dikelola masyarakat.

Konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, beberapa bulan lalu, yang berujung pada pertumpahan darah dengan 25 orang warga terluka parah akibat penyerangan oleh pihak yang diduga dari perusahaan terkait.

Juru Bicara masyarakat korban penertiban kawasan hutan, Abdul Aziz, menilai bahwa persoalan utama yang harus dijawab pemerintah adalah apakah suatu lahan berada dalam kawasan hutan yang telah memiliki kekuatan hukum melalui proses pengukuhan yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, terdapat tiga regulasi yang menjadi dasar Satgas PKH dalam menjalankan tugasnya, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, serta Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. “Ketika kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum diserobot orang atau dirambah, maka di situlah terjadi pelanggaran hukum,” kata Abdul Aziz.

Abdul Aziz juga menyoroti proses pengukuhan kawasan hutan di Riau yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh agar suatu wilayah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan hutan. Ia meminta agar aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan data akhir dari Kementerian Kehutanan sebagai dasar dalam menangani persoalan pihak-pihak yang lahannya ditertibkan.

“Saya berharap proses verifikasi terkait status kawasan hutan itu kembali dilakukan. Ini teramat penting karena klaim kawasan hutan itu telah memunculkan protes masif dari banyak pihak,” ujarnya.

Abdul Aziz menekankan bahwa jika proses tersebut terus berjalan tanpa pemeriksaan ulang, lembaga penegak hukum berpotensi mendapat stigma sebagai pihak yang mengkriminalisasi masyarakat.

“Jangan nanti kemudian nama lembaga APH itu rusak karena dituding mengkriminalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kesalahan fatal pemerintah saat ini adalah tidak melakukan pengecekan kembali terhadap data kawasan hutan, meskipun protes masyarakat telah terjadi secara masif. “Di awal munculnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 itu saya telah membuat pernyataan, bahwa semestinya, Satgas PKH itu menertibkan kehutanan dulu, baru kawasan hutannya,” katanya.

Abdul Aziz juga menggambarkan kondisi masyarakat ketika Satgas PKH melakukan penertiban, di mana banyak petani awalnya memilih diam karena menghormati mandat negara. Namun, sikap diam tersebut bukan berarti mereka menerima seluruh tindakan penertiban.

“Di situlah kemudian mulai muncul protes-protes. Mereka berpikir, aku yang nanam, aku yang memelihara, kok kamu yang panen,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa posisi masyarakat semakin sulit karena sebagian besar tidak memahami aspek hukum dan berada dalam tekanan psikologis ketika berhadapan dengan aparat negara.

Abdul Aziz menyarankan agar pemerintah mencari formula penyelesaian yang tidak langsung berujung pada penyitaan, seperti melakukan pendataan melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan menyampaikan status lahan kepada petani.

“Kalau bermasalah, sampaikan kepada petani itu, lahanmu bermasalah jadi kau harus setor Rp 500 per kilogram TBS dari hasil panenmu selama sekian tahun. Petani akan mau itu asal lahan mereka tidak disita,” katanya.

Abdul Aziz menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH telah menciptakan situasi yang tidak kondusif dan meminta agar penertiban dihentikan.

“Kami meminta apa yang dilakukan oleh Satgas PKH ini dihentikan. Pertama karena kawasan hutan itu bermasalah. Kedua, tindakan-tindakan itu telah membuat situasi tidak kondusif. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan,” tegasnya.

Setelah lahan mereka disita, lahan itu kemudian diberikan kepada perusahaan dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pihak yang berwenang di perusahaan terkait, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.