BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 20 Agt 2026 19:05 WIB

Ketidakstabilan Situasi dan Kerumunan di DPRD Blora, Audiensi Terkait Sumur Minyak Terhenti

20 Agt 2026, 19:05 WIB 97x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
B
Bima Mandala Sakti 97x dibaca · 3 menit baca
Sejumlah warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, melakukan audiensi di Gedung DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026)(KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA)
Sejumlah warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, melakukan audiensi di Gedung DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026)(KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA)

BLORA, KOMPAS.com - Audiensi yang melibatkan warga Gandu di DPRD Blora, Jawa Tengah, membahas transparansi dalam pengelolaan sumur minyak rakyat, namun terpaksa ditunda. Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menyatakan bahwa situasi menjadi tidak kondusif karena banyaknya massa yang memasuki ruang lobi, sehingga pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan perlu dijadwalkan ulang.

“Jadi tadi hasilnya kita tunda dulu untuk nanti kita reschedule lagi karena situasi kan tidak kondusif. Artinya sebenarnya sih rapat itu ada orang luar masuk semacam itu. Dari paguyuban bawa pendukung dari warga juga bawa pendukung ya akhirnya rapat menjadi tidak sehat," ungkapnya setelah audiensi pada Kamis (20/8/2026).

Permasalahan Pengelolaan Sumur Minyak

Supardi menjelaskan bahwa isu yang dibahas berkaitan dengan bagi hasil dari sumur minyak yang belum sesuai dengan kesepakatan yang ada. “Sementara saya reschedule dulu, nanti kita ulang pertemuan. Untuk materi permasalahan itu kan mungkin permasalahan tentang pengelolaan bagi hasil tentang sumur rakyat yang belum memenuhi kesepakatan itu aja,” jelasnya.

Tuntutan dari Forum Warga Gandu tidak dapat dipenuhi oleh paguyuban maupun pihak PT Mataram Connection Nusantara (MCN), yang merupakan pengelola minyak rakyat. “Dari paguyuban tidak mau memenuhi tuntutannya, sehingga enggak ada titik temu. Terus kemudian ada semua masuk jadi enggak kondusif, jadi entah tamu dari mana masuk sekian banyak enggak kondusif ya sudah kemudian rapat dihentikan,” tambahnya.

Kerumunan Warga di DPRD

Sebelumnya, sekitar seratus warga dari Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, mendatangi kantor DPRD Blora pada Kamis (20/8/2026) untuk melakukan audiensi. Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Desa Gandu, paguyuban penambang, serta pihak pengelola dari UMKM PT MCN.

Koordinator Aksi Damai Forum Warga Gandu, Rudi Ariyanto, mengungkapkan berbagai masalah yang dianggap merugikan masyarakat. Ia menyoroti bahwa program yang seharusnya memberikan legalitas kepada sumur rakyat justru lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. "Dengan dalih legalitas dan sumur rakyat, nyatanya di Desa Gandu yang menikmati malah orang lain, malah desa lain. Di mana etika para pejabat, paguyuban, dan MCN sekaligus," katanya dalam audiensi tersebut.

Dalam forum audiensi, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk keberadaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kompensasi yang layak. Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan tambang minyak yang dikelola oleh paguyuban Perkumpulan Penambang Sumur Masyarakat Gendono Sejahtera, yang kemudian dikelola oleh PT MCN untuk dikirim ke Pertamina.

Rudi Ariyanto menekankan pentingnya transparansi dalam kerjasama antara pihak desa, paguyuban, dan MCN. "Yang ketiga transparansi pengelolaan tambang minyak. Termasuk kerjasamanya antara pihak desa atau paguyuban dengan MCN, serta transparansi kerja sama antara MCN dengan Pertamina," ujarnya.

Massa juga mendesak agar dilakukan audit anggaran pengelolaan. "Selanjutnya poin kelima warga mempertanyakan kedudukan paguyuban di desa, karena paguyuban dibentuk atas penunjukan kepala desa, dan untuk karena paguyuban dibentuk oleh kepala desa, kenapa pihak kepala desa tidak bisa mengintervensi paguyuban? Apakah kedudukan paguyuban di desa lebih tinggi dari kepala desa," jelasnya.

Warga juga menuntut agar paguyuban dibubarkan jika tidak kompeten. "Yang ketujuh, kami menuntut tegas ketegasan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa. Yang kedelapan, untuk warga Gandu dan Gendono menuntut haknya yang 10 persen. Transparansi untuk laporannya secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian tuntutan kami, terima kasih," tutupnya.